Menyusul mutasi 84 perwira tinggi dan menengah Tentara Nasional Indonesia yang dilakukan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dua komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat yang strategis, yaitu Komando Daerah Militer Jakarta Raya dan Kodam I/Bukit Barisan, masih kosong dan belum ada penggantinya.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI M Fuad Basya, Senin, 27 Juli 2015 di Jakarta, mengatakan kekosongan jabatan khususnya di Kodam Jaya, terjadi karena Dewan Jabatan dan Kepangkatan TNI masih akan meminta pertimbangan Presiden Joko Widodo.
Kita tahu, Kodam Jaya itu memiliki posisi penting dan strategis. Karena terkait pada pengamanan dan protokoler Presiden dan Wakil Presiden di Ibu Kota Jakarta, maka Wanjakti merasa perlu meminta masukan dan mendapat pertimbangan Presiden, kata Fuad.
Demikian pula Kodam I/Bukit Barisan, yang juga penting dan strategis karena membawahi empat provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Tentu menunggu pertimbangan Presiden juga, ujar Fuad.
Menurut dia, meskipun belum ada penggantinya, pejabat yang lama tetap bisa merangkap jabatan sebelumnya hingga terisi pejabat baru. Mayjen TNI Agus Sutomo (kini Panglima Kodam Jaya), misalnya, meskipun akan dilantik sebagai Komandan Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI AD, masih bisa merangkap Pangdam Jaya karena tugas pendidikan dan latihan serta doktrin TNI AD di Kodiklat ada direktur yang menanganinya. Begitu juga Mayjen TNI Edy Rahmadyadi. M eskipun dilantik sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis AD (Pangkostrad), yang bersangkutan bisa merangkap Panglima Kodam I/Bukit Barisan, ujar Fuad.
Fuad mengatakan, apalagi perangkapan jabatan itu tak akan lama. Paling lama sebulan, tetapi bisa juga lebih cepat lagi, tuturnya. Sebelumnya, dengan alasan penting dan strategis, pengamat militer dan kepolisian Aqua Dwipayana mempertanyakan alasan Panglima TNI mengosongkan jabatan di Kodam Jaya dan Kodam I/Bukit Barisan.
Saat ditanya apakah kekosongan jabatan di dua kodam strategis itu karena ada tarik-menarik kepentingan politik, Fuad menepis hal itu. Tak ada politik-politikan. Politik TNI, ya, politik negara, katanya.
Seusai mengikuti shalat Jumat bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Masjid Baiturrahim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu, Gatot yang ditanya pers soal rencana pergantian Komandan Pasukan Pengamanan Presiden yang kini dijabat Mayjen TNI Andika Perkasa ke Pangdam Jaya menampik belum ada, belum ada, ujarnya.
Catatan Kompas, Wanjakti TNI tercatat baru menggelar rapat pada Sabtu, 25 Juli 2015, pukul 13.00 setelah ada surat masuk dari tiga Kepala Staf Angkatan pada Jumat dan Sabtu terkait dengan usul penempatan jabatan perwira tinggi ketiga angkatan.
Kinerja optimal
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Wuryanto mengatakan, mutasi di jajaran TNI AD merupakan upaya pembinaan organisasi TNI untuk meningkatkan kinerja TNI pada masa datang. Mutasi dan promosi dilakukan pada jabatan personel di tingkat strata perwira tinggi TNI.
Di masa datang, tugas-tugas TNI sangat dinamis dan makin berat. Karena itu, mutasi itu diharapkan dapat membuat kinerja TNI optimal, ujar Wuryanto dalam siaran persnya.
Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/593/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015, khusus di TNI AD tercatat ada 48 perwira dimutasi diantaranya Mayor Jenderal TNI Doni Monardo dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus digantikan oleh Brigadir Jenderal TNI Muhammad Herindra. Doni akan menjadi Panglima Daerah Militer XVI/Pattimura Edy Rahmayadi diangkat menjadi Pangkostrad yang ditinggalkan Jenderal TNI Mulyono, yang kini menjadi KSAD. (Sumber: HU Kompas)
