Dengan suara bulat, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pencalonan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI, menggantikan Jenderal Moeldoko. Saat memaparkan misi dan visinya, Gatot antara lain menyatakan, pengadaan pesawat udara pada masa mendatang harus dilakukan dengan pembelian pesawat baru.
Kecuali sudah telanjur. Jadi, yang lama harus tetap kita pelihara dan kita berdayakan. Namun, ke depan, pengadaan (pesawat) harus baru, ujar Gatot saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon panglima TNI di Komisi 1 DPR, hari Rabu, tanggal 1 Juli 2015, di Jakarta.
Masalah pengadaan pesawat menjadi salah satu materi dalam uji kelayakan dan kepatutan karena pada Selasa lalu pesawat Hercules milik TNI AU jatuh di Medan, Sumatera Utara. Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Gatot dimulai pukul 15.30 dan berakhir pukul 20.45. Sebanyak 45 anggota Komisi I dari sepuluh fraksi menghadiri acara yang digelar setengah tertutup tersebut.
Pada pukul 20.45, Gatot keluar dari ruang rapat Komisi I lalu masuk ke ruang tunggu yang ada di samping pintu masuk ruang rapat Komisi I. Selama 20 menit, Komisi I mengadakan rapat internal untuk menentukan sikap. Dari 10 fraksi di Komisi I, tujuh fraksi setuju Gatot menjadi Panglima TNI. Sementara tiga fraksi menyatakan setuju Gatot menjadi Panglima TNI dengan sejumlah catatan. Ketiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar.
Fraksi Partai Nasdem setuju Gatot jadi Panglima TNI dengan catatan ia membuktikan komitmennya untuk memprioritaskan industri pertahanan dalam negeri. Fraksi PPP memberikan catatan Gatot untuk berkomitmen dan tanggung jawab karena menjadi Panglima TNI bukan tugas ringan. Catatan Fraksi Partai Golkar adalah Gatot harus mampu meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, mencari terobosan terhadap sengketa perumahan dan pertanahan di lingkungan TNI, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam menopang tugas dan fungsi TNI.
Dari hasil sesi uji kelayakan dan kepatutan, beliau mampu menggambarkan secara baik tantangan dan ancaman Indonesia, la juga memiliki visi, misi, dan program yang baik terhadap institusi TNI, kata Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq.
Keputusan Komisi I akan segera dibawa dalam rapat paripurna untuk dijadikan keputusan DPR sebagai lembaga.
Laut dan udara
Dalam paparannya, Gatot menekankan akan fokus pada penguatan Angkatan Udara dan Angkatan Laut TNI. Tidak ada alternatif lain selain fokus membangun kekuatan AU dan AL secara serentak agar mampu mengontrol dan menjaga Nusantara dengan memiliki keunggulan laut dan udara, katanya
Menurut Gatot, ada pandangan selama ini bahwa pembangunan angkatan bersenjata dilaksanakan setelah kondisi ekonomi kuat. Namun, ia berpendapat pembangunan militer dapat tetap dilakukan meski roda perekonomian lemah. Sesuai fungsinya, angkatan bersenjata justru akan membantu segala gangguan yang berpotensi mengganggu jalannya pertumbuhan ekonomi, ujarnya. (Sumber: HU Kompas)
