Harta Calon Panglima TNI Diperiksa PPATK Dulu Dong

Publik media sosial mengapresiasi langkah Presiden Jokowi menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI.

MENYUARAKAN isi hati lewat media sosial, account @uzail3 menilai positif keputusan Presiden Jokowi memilih Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk mengganti­kan Jenderal Moeldoko, yang tak lama lagi akan pensiun. “Semoga panglima baru nanti tidak membeli alutsista bekas lagi,” kicaunya.

Akun @welem.radja berharap, se­mua pihak termasuk seluruh anggota TNI dari berbagai angkatan, men­dukung penunjukan Jenderal Gatot sebagai calon tunggal Panglima TNI. “Semoga segala sesuatu berjalan dengan baik, sesuai kopetensi dan kapabilitas karena ini merupakan hak prerogatif Presiden,” harapnya,

Akun @iwanjames54 rhenga-takan, siapapun yang ditunjuk Presiden menjadi calon Panglima TNI harus didukung oleh semua ka­langan, tak terkecuali anggota DPR. “Hargai hak prerogatif Presiden kita Bapak Joko Widodo,” katanya.

Akun @juUusfpotter menegaskan, keputusan Presiden Jokowi menun-jukan KSAD sebagai calon tunggal Panglima TNI tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang.

Menurutnya, Gatot sebagai Jenderal bintang empat punya kapasitas dan integritas menjadi pimpinan tert­inggi TNI.

“Makanya kalau yang nggak tahu undang-undang nggak usah banyak komen, apalagi protes,” cuitnya.

Akun @intelinsidel73 berharap, di bawah kepemimpinan bekas Pangkostrad, setiap anggota TNI semua matra tetap kompak, menjun­jung tinggi Sapta Marga dan sumpah prajurit. “Swa Buana Paksi. Matra lain tunggu saatnya nanti pasti jadi panglima juga,” katanya.

Akun @bwrist69 meminta, Komi­si Pemberantasan Korupsi (KPK)” dan Pusat Pelaporan dan Anali­sis Transaksi Keuangan (PPATK) mengecek terlebih dahulu harta kekayaan Jenderal Gatot sebelum di­lantik menjadi Panglima TNI. “KPK dan PPATK jangan takut. Jangan jadi cicak mulu. Kalau mau jadi naga dan mengembalikan kepercayaan publik harus berani masuk TNI,” katanya.

Akun @charly mengingatkan, anggota DPR tidak merecoki kepu­tusan Presiden Jokowi menunjuk Jenderal bintang empat lulusan Akabri angkatan tahun 1982 itu.

“Kalian politisi DPR jangan bikin bising. Jangan obok-obok TNI de­ngan komentar yang tidak relevan dan proporsional,” kicaunya.

Akun @wildandhiey yakin Presi­den Jokowi punya pertimbangan khusus dalam memilih Panglima TNI. “Kita harus hargai Jokowi, yang pnting demi kebaikan dan kemajuan bangsa negara. Tinggal tunggu hasil keputusannya seperti apa,” cuitnya.

Berbeda, akun ©svryans meng-kritisi keputusan Presiden Jokowi menunjuk calon tunggal Panglima TNI dari Angkatan Darat. Dijelas­kannya, dalam Undang-Undang TNI disebutkan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantia oleh perwira tinggi yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala angkatan. “Jika memang gilirannya TNI AU ya seharusnya KSAU yang ditunjuk. Penunjukan bergilir kan tradisi bagus yang harusnya diper­tahankan,” kritiknya.

Akun @fufuad memprotes lang­kah Presiden Jokowi yang men­gubah kebiasaan Presiden sebelum­nya, Susilo Bambang Yudhoyono, menunjuk Panglima TNI secara bergilir. “Jokowi kenapa sih kamu? Emang tradisi sebelumnya salah? Ini namanya nggak menghargai AU dan TNI secara keseluruhan,” tudingnya.

Sekretaris Jenderal Komite Na­sional Pemuda Indonesia Sirajuddin Abdul Wahab merespons positif atas ditujuknya Jenderal Gatot sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Jokowi. Menurutnya, pe­nunjukan KSAD tersebut sebagai pilinan tepat, lantaran yang bersang­kutan sosok prajurit Sapta Marga yang memiliki loyalitas tinggi dalam menjaga keutuhan kedaula­tan NKRI, serta profesional dalam mengelola dan mengendalikan TNI sebagai garda terdepan dalam mengamankan objek vital.

“Pak Gatot berpengalaman melakukan operasi militer dan non militer. Kualitas beliau sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,” katanya.

Sirajuddin mengatakan, ke depan dalam menjaga kemanunggalan TNI sebagai tentara yang lahir dari rakyat, Jenderal Gatot memi­liki pekerjaan rumah (PR) besar. Di antaranya, meredam maraknya konflik prajurit TNI dengan prajurit Kepolisian dan bentrokan prajurit TNI dengan rakyat yang terjadi di daerah. “Prajurit TNI ke depan harus menjadi lebih profesional. Itulah catatan penting bagi Jenderal Gatot apabila diterima oleh Komisi I DPR dalam fita/idpropertestvmtuk men­jadi Panglima TNI,” katanya.

Sirajuddin berharap, Jenderal Gatot setelah menjadi panglima mampu mendorong terciptanya regulasi tentang komponen cadan­gan pertahanan negara, yang mana menempatkan~pemuda sebagai kekuatan inti bela negara.

Diingatkannya, saat ini mulai muncul gerakan ideologi baru yang ingin menggusur Pancasila dan UUD 45. Seperti gerakan komunisme baru, radikalisme atas nama agama dan ancaman konflik disintegrasi. “Pemuda sebagai salah satu kekua­tan inti siap membantu TNI dalam upaya menangkal gerakan-gerakan berbahaya itu,” ujarnya. (Sumber: Rakyat Merdeka)