
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Laksamana Muda (Laksda) Willem Rampangilei memberi ultimatum kepada pemerintah daerah (pemda) di tiga provinsi di Sumatera, yakni Riau, Jambi dan Sumatera Selatan untuk segera menuntaskan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Setiap tugas pokok harus ada time frame (target). Dalam waktu dua minggu harus berupaya semaksimal mungkin atasi masalah kebakaran serta asap, ujar Willem di Posko Satgas Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan Riau di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, kemarin.
Willem yang baru menjabat Kepala BNPB menggantikan Syamsul Maarif ini menyampaikan hal tersebut di hadapan Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Komandan Danrem 031 Wira Bima Brigjen TNI Nurendi, Kapolda Riau Brigjen Dolly Bambang Hermawan serta sejumlah pejabat lainnya yang hadir. Menurut Willem, kedatangannya ke Riau untuk mempertegas instruksi Presiden Jokowi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap. Presiden menargetkan semua persoalan kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap harus selesai.
Selain ke Riau, Willem juga akan turun langsung ke Jambi dan Sumatera Selatan untuk meninjau penanganan di daerah itu. Ketiga provinsi ini menjadi prioritas penanganan dengan segera karena intensitas kebakaran hutan dan lahan dinilai paling tinggi, meski kebakaran juga terjadi di Kalimantan. Kalau dalam dunia tentara, apabila sudah ada target tapi ternyata baru selesai pada tanggal 5 Oktober, berarti misi telah gagal, tegas jenderal bintang dua TNI Angkatan Laut ini.
Willem memaparkan, indikator yang harus dicapai selama dua pekan ke depan adalah tidak boleh ada lagi kebakaran hutan dan lahan di area baru, operasional Bandara Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, Riau harus nonmal selama 24 jam penuh, aktivitas sekolah tidak boleh lagi terganggu dan tidak boleh ada lagi penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).
Ditambahkan Willem, semua itu bisa dilakukan apabila pemerintah daerah bersama semua pemangku kepentingan dan masyarakat meningkatkan kegiatan di proses pemadaman, penegakan hukum dan pelayanan kesehatan secara simultan. Kedatangan BNPB ke Riau bukan untuk mengambil alih kontrol dan komando dari Satgas, melainkan untuk memperkuat dan memberikan pendampingan, katanya. ( Sumber: HU Pikiran Rakyat)