JAKARTA TIMUR, tniad.mil.id – Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik, merupakan sasaran reformasi birokrasi yang akan dicapai TNI AD.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Letnan Jenderal (Letjen) TNI Tatang Sulaiman selaku Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI AD, melalui amanat tertulis yang dibacakan oleh Kolonel Ckm Hedjito, pada acara pembukaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tingkat Kotama/Balakpus TNI AD di Aula Ahmad Yani Kodam Jaya, Jakarta Timur, Rabu (14/11/2018).
Wakasad memerintahkan peserta PMPRB agar memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berdiskusi dengan Tim Monitoring Reformasi Birokrasi TNI AD, sehingga tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi tingkat TNI AD dapat tercapai. Untuk selanjutnya dapat mensosialisasikan hasilnya ke seluruh satuan jajarannya masing-masing.
Tahun ini, menurut Wakasad, merupakan tahun keempat pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi TNI, dimana TNI mencapai Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 68,84 (kategori B), yang berarti mengalami kenaikan 2,36 point dari tahun sebelumnya.
“Ini prestasi atas kerja keras kita semua dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi TNI AD sebagai bagian dari penilaian di lingkungan TNI, sehingga tunjangan kinerja direkomendasikan menjadi 70%,” ungkap Wakasad, Letjen TNI Tatang Sulaiman.
Dirinya berharap kepada seluruh unit kerja untuk melakukan peningkatan kinerja dengan prinsip efektif dan efisien serta pekerjaan yang berorientasi pada hasil ( Outcome Oriented) dan meyakinkan kepada seluruh prajurit hingga level terendah untuk bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing.
“Reformasi Birokrasi bukan tanggung jawab satu pihak semata, namun merupakan tanggung jawab seluruh pribadi prajurit dan PNS,” pungkas Wakasad.
Sebelumnya, Panglima Kodam (Pangdam) Jaya/Jayakarta, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Joni Supriyanto dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Inspektur Kodam (Irdam) Jaya Kolonel Inf Rifky Nawawi, S.E., S.I.P., meminta agar pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di jajaran Kodam Jaya terselenggara dengan maksimal.
Terkait itu, Pangdam Jaya memerintahkan para peserta untuk memberikan data yang valid dan mendukung kegiatan PMPRB tersebut.
“Manfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Tanyakan dan diskusikan semua hal yang dirasa kurang dimengerti, sehingga betul-betul memahami program Reformasi Birokrasi secara utuh,” kata Pangdam.
Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang gambaran pelaksanaan dan hasil yang dicapai tentang Reformasi Birokrasi serta memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri periode sebelumnya ini, dihadiri para Asisten dan Kabalakdam Jaya, para Agen of Change, Assessor, Pendukung dan Koresponden program Reformasi Birokrasi dari jajaran Kodam Jaya dan Balakpus TNI AD.
