Sekitar 7.000 rumah di Kabupaten Sleman tak layak huni. Sementara anggaran untuk membantu bagi warga miskin masih terbatas. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kodim dan Pemkab Sleman bersinergi untuk memperbaiki rumah tidak layak huni.
Kasi Perumahan Swadaya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Sleman Achmad Subhan menjelaskan, awalnya jumlah rumah tak layak huni di Sleman sekitar 9.000. Dengan adanya program bantuan bagi rumah tak layak huni, saat ini hanya tinggal sekitar. 7.000 rumah.
“Kami sudah mengerjakan sekitar 2.000 rumah tak layak huni. Secara bertahap, akan terus bari berikan bantuan untuk diperbaiki agar menjadi rumah layak huni,” kata Subhan saat penyerahan bantuan ke Dalinem warga Kregolan Margomulyo Seyegan, Senin (4/1/2016).
Dikatakan, tahun ini bantuan perbaikan rumah tak layak huni sekitar 358 rumah. Untuk di wilayah Seyegan sendiri ada 129 rumah. Setiap penerima mendapatkan bantuan Rp 11 juta sebagai dana stimulan. Selain perbaikan rumah tak layak huni, juga ada program jambanisasi dengan 228 sasaran di Kalasan dan Ngemplak.
“Program rumah tak layak huni di 14 kecamatan. Hampir setiap desa ada penerima manfaat. Hanya kecamatan Depok, Gamping dan Ngaglik yang tidak mendapatkan,” terangnya.
Sebenarnya pihaknya mengajukan sekitar 1.000 rumah. Namun yang disetujui dengan anggaran APBD kabupaten hanya 500 dengan anggaran sekitar Rp 4,6 miliar, baik rumah tak layak huni maupun jambanisasi.
“Dana ini menggunakan APBD kabupaten. Sedangkan bantuan dari APBN dan APBD DIY juga. Penerima bantuan ini harus mengajukan proposal. Kemudian bantuan langsung ditransfer ke penerima. Pengerjaannya secara gotong royong. Makanya kami menggandeng Kodim Sleman,” katanya.
Dandim 0732/Sleman Letkol Inf Bambang Yudi SSos MSi didampingi Pasiter Kodim Kapten Inf Widada mengaku, pihaknya akan menerjunkan pasukannya untuk membantu pengerjaan rumah tak layak huni. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat dengan harapan masyarakat dapat hidup yang layak. (Koptu Her Pendim 0732/Slm)
