Panglima TNI Jenderal TNI DR. Moeldoko bersama Kapolri, Jenderal Pol. Sutarman, Selasa (10/6) siang, bertatap muka dengan personel jajaran TNI dan personel Polri di Bandara Haluoleo Kendari. Pada acara tatap muka tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI DR.Moeldoko meminta seluruh jajaran TNI bersinergi dengan berbagai elemen bangsa dalam mengatasi berbagai masalah yang diperkirakan akan muncul di daerah.
lebih lanjut dikatakan bahwa keluarga TNI dan Polri, harus selalu kompak dan bersatu. Sebab dengan kekompakan dan kebersamaan, ancaman dari kelompok-kelompok tertentu yang akan memecah belah persatuan negara RI akan sulit mewujudkan keinginannya. Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI merupakan harga mati. Karena itu, menjadi tugas dan kewajiban TNI bersama seluruh elemen bangsa untuk melindungi dan menjaga wilayah NKRI dari berbagai ancaman yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
“Siapa pun yang coba-coba mengganggu ketertiban dan keamanan di negara ini, harus ditindak tegas dan diproses sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku,” katanya.
Menyangkut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli 2014, Panglima TNI menegaskan seluruh jajaran TNI dan Polri dalam posisi netral, tidak boleh terjebak pada politik praktis. Sikap netral TNI dan Polri, untuk menjamin penyelenggaraan Pilpres yang damai dan demokratis.
“Kalau ada oknum TNI yang tidak netral atau ikut terlibat politik praktis, dalam Pilpres 9 Juli 2014 ini, saya sebagai Panglima akan memberikan saksi tegas. Karena itu, jangan ada anggota TNI dan Polri yang coba-coba ikut bermain politik praktis,” tegas Panglima.
Menyinggung bintara pembina desa (babinsa) yang diduga mengarahkan warga untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, Panglima TNI Jenderal TNI DR. Moeldoko menegaskan “Tidak ada oknum babinsa yang mengarahkan dan memaksa warga untuk memiliki pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Yang ada, anggota babinsa melaksanakan tugas pembinaan teritorial,”
Tugas pembinaan teritorial semata-mata untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat menuju penyelenggaraan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang lebih baik.
“Tugas pembinaan teritorial mutlak dilaksanakan sesuai doktrin pertahanan yang diatur oleh Undang Undang Dasar 1945. Kalau ada orang yang menolak kehadiran bintara pembina desa, itu karena ketidaktahuan mereka soal pembinaan territorial.
Hadir pada Tata muka Panglima TNI dan Kapolri yang berlangsung di Bandara Haluoleo Kendari itu, Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI Bahtiar, Gubernur Sultra, Nur Alam, SE, Kapolda Sultra, Brigjen Pol Arkian Lubis dan Danrem 143/HO Kendari, Kolonel ARH Andi Sumangerukka, Para pejabat dari TNI/Polri serta 2000 personel dari : Korem 143/HO, Kodim jajaran Korem 143/HO, Yonif 725/Woroagi, personel Lanal Kendari, personel Lanud Kendari, para pejabat Polri jajaran Polda Kendari, para Danramil, para Kapolsek hingga Babinsa dan ibu persit, Dharma pertiwi dan Bhayangkari.
