Ditengah situasi persaingan politik yang sangat keras pada saat ini, TNI tetap berupaya tampil dengan prinsip konstitusionalismenya. TNI kembali kepada tugas historis-konstitusionalnya sebagai alat pertahanan negara yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Sebagai alat pertahanan negara TNI dituntut meningkatkan profesionalitas keprajuritan dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara. Tuntutan profesionalitas keprajuritan TNI harus dipahami bukan saja sebagai respon TNI atas proses demokratisasi di tanah air dan perubahan lingkungan global, tetapi juga sebagai kelanjutan dari peran historis TNI dalam mempertahankan integritas wilayah dan kedaulatan negara.
Sejak proses reformasi internal TNI bergulir bersama arus reformasi nasional, upaya TNI untuk menempatkan dirinya secara tepat dalam kehidupan bernegara terus mendapatkan ujian, mulai dari reposisi TNI untuk tidak lagi bermain di ranah politik baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung artinya TNI terjun langsung dalam kegiatan dan memberikan dukungan, berpihak pada kegiatan tertentu. Secara tidak langsung berarti TNI memfasilitasi dan memberikan dukungan moril secara diam-diam (dibelakang) dengan berpolitik praktis. Hal ini dapat dipedomani sejarah TNI pada masa lampau dapat dilihat pada penghapusan peran Dwifungsi ABRI, penarikan TNI dari legislatif pada tahun 2004, serta reorganisasi dan reaktualisasi peran TNI merupakan proses yang terus berlanjut. Soliditas TNI jangan sampai terganggu oleh dinamika politik yang berlangsung di alam demokrasi bangsa Indonesia. Karena jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional selalu dicerminkan dalam pola pikir dan pola tindaknya. TNI memiliki garis pembatas yang sangat tegas dalam ranah politik. Selaku alat negara, maka politik TNI adalah politik negara, bukan politik kelompok atau politik partai. Hal ini jelas menuntut agar TNI senantiasa mengedepankan profesionalisme dalam mengimplementasikan perannya sebagai bagian dari sistem kenegaraan. Dinamika politik yang sarat dengan kepentingan dan kecenderungan tarik-menarik antar elite politik harus dapat disikapi secara arif dan bijaksana untuk menghindari keterjerumusan TNI pada situasi yang sangat pelik.
Dalam format politik masa lalu di era Orde Baru, TNI (ABRI pada waktu itu) memang tidak netral. Pengalaman ini telah memberi pelajaran tersendiri bagi tatanan politik bangsa Indonesia, maupun bagi pembinaan profesionalisme TNI khususnya. Dalam kondisinya yang demikian standar profesionalisme prajurit TNI memang menjadi belum jelas, namun yang menjadi penekanan bagi seluruh prajurit TNI dari tingkat atas sampai dengan bawah sekarang adalah netralitas TNI merupakan amanah dan pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan juga mengacu pada amanah Panglima Besar Sudirman bahwa tentara tidak boleh menjadi suatu golongan atau orang siapapun juga (Jogjakarta, 12 Nopember 1945). Kita ketahui bersama bahwa pemilu Legislatif dan pilpres yang akan datang merupakan suatu proses demokrasi yang sarat dengan muatan politik, adanya keinginan untuk saling memperebutkan pengaruh dan posisi serta kekuasaan. Kepercayaan rakyat akan menjadi meningkat bila pelaksanaan pemilu maupun pilpres dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan prinsip terbuka, jujur dan adil. Disinilah diperlukan netralitas TNI sebagai suatu jaminan pertaruhan terhadap tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama netral berarti tidak berpihak kepada siapapun dan dalam kondisi apapun yang
terjadi saat ini. TNI harus berfikir bijaksana, arif dan adil sesuai tugas dan tanggung jawab TNI secara jelas dan tanpa adanya campur tangan pihak lain. Campur tangan inilah yang akan membahayakan integritas, netralitas dan soliditas TNI sehingga akan berdampak pada keutuhan dan keselamatan NKRI. Kedua, prajurit TNI harus benar-benar memahami secara benar, bagaimana implementasi tuntutan profesionalitas tugas dihadapkan dengan hak pilih masyarakat dengan tetap memegang teguh netralitas TNI. TNI menyadari bahwa Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika itu adalah harga mati. Membangun rasa, semangat.paham Kebangsaan, telah menjadi bagian dari sikap dan perilaku prajurit sehari-hari. Dengan Rasa Kebangsaan, semangat Kebangsaan dan Paham Kebangsaan yang tinggi, prajurit TNI akan menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Demi keutuhan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menyikapi beberapa pernyataan di atas Wilayah Kodam IX/Udayana pada tahun 2014 ini, bertekad tetap menjaga netralitas untuk tidak memberikan dukungan apapun ataupun tidak boleh mendukung kegiatan partai politik maupun politisi. Secara netralitas TNI dilarang memberikan dua bentuk dukungan, yaitu : pertama dukungan moril artinya memberikan dukungan yang berupa pengaruh, memberikan masukan, saran usul terlebih lagi berpihak pada kelompok tertentu. Dukungan yang kedua yaitu dukungan materiil yaitu dukungan yang berupa meminjamkan tempat/fasilitas, memberikan pinjaman berupa kendaraan atau sarana pendukung lainnya. Dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye, dan pada saat pelaksanaan pencoblosan anggota TNI dilarang mendekat/mendekati, berada di radius tempat pemungutan suara kecuali bagi mereka yang berdinas khusus. Bagi yang berdinas khusus harus jelas siapa dan berbuat apa. Ditekankan pada komandan satuan tidak boleh memberikan fasilitas-fasilitas militer untuk kegiatan pesta demokrasi. Jika ada yang tetap melanggar ketentuan akan menerima sangsi yang tegas dari komando satuan atas hal itu diungkapkannya untuk menjaga netralitas dalam carut-marut Pemilu serta TNI tidak mau jadi pihak yang disalahkan. TNI diharapkan juga mampu memberikan contoh dan mengajak seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya, untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin dengan cerdas sesuai hati nurani tanpa diiming-imingi dan dipaksa oleh siapapun. Sedangkan dari pihak TNI akan mengamankan pelaksanaan Pesta demokrasi guna aman, lancar, tertib dan luber demi tegaknya NKRI.
