Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Christian Zebua M.M memberikan ceramah dalam Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Papua bertempat di Aula LPMP Kotaraja Jayapura, Rabu (26/2).
Dalam ceramahnya Pangdam menyampaikan bahwa fakta menunjukan masih adanya gangguan keamanan yang dilakukan oleh Kelompok Gerakan Sipil Papua Bersenjata (GSP/B) yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu penanganan dan penanggulangan secara khusus serta kerja sama yang sinergis, terkoordinasi, dan koperatif yang melibatkan TNI, POLRI, PEMDA dan Instansi terkait lainya. TNI dalam hal ini Kodam XVII/cenderawasih sesuai dengan Undang-undang TNI No 34 Tahun 2004 yang menyebutkan salah satu tugas TNI adalah mengatasi Separatis untuk menegakkan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menangani situasi keamanan dan ketertiban di Papua TNI tidak menggunakan pendekatan keamanan tetapi dengan menggunakan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan. TNI dalam realisasinya menggunakan Tiga (3) pola pendekatan yang diimplementasikan dengan menghormati, menjunjung tinggi Agama, Budaya dan Kesetaraan dalam setiap even. Masyarakat Papua merupakan masyarakat yang Agamis dan taat pada ajaran serta nilai-nilai Ketuhanan, ketulusan terhadap cinta kasih Tuhan dan pesan perdamaian. Tidak ada satu Agamapun yang menganjurkan permusuhan dengan sesamanya, untuk itu predikat “ Tanah Papua Tanah Damai Yang Diberkati Tuhan “ merupakan stigma masyarakat Papua yang penuh nilai Ketuhanan, toleransi Agama sangat menonjol, saling kasih serta sangat berpengaruhnya Tokoh Agama sebagai panutan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Budaya masyarakat Papua memiliki nilai luhur, asli dan unik penuh peradapan serta kedamaian masih lestari. TNI sangat menjunjung tinggi dan menghormati budaya lokal Papua dan melalui budaya ini dapat disampaikan pesan-pesan perdamaian serta dapat menyelesaikan segala persoalan dengan damai karena peranan Ketua Adat masih disegani sebagai panutan. Masyarakat Papua mempunyai persamaan perlakuan sebagai warga Negara Indonesia baik dalam pendidikan, kesehatan maupun pekerjaan sehingga tidak ada perbedaan dalam kesempatan dan peluang bagi masyarakat Papua dengan warga Negara Indonesia lainnya.
Hal tersebut sesuai dengan Lima (5) kebijakan Presiden dalam penanganan Papua yaitu menguatkan Kedaulatan dengan menghormati keragaman dan kekhususan Papua, melakukan penataan optimal Undang-undang No 21 Tentang Otonomi Khusus Papua, melaksanakan affirmative Policy kepada warga asli Papua, mendesain dan menyusun strategi kebijakan untuk percepatan pembangunan Papua termasuk anggarannya, serta pendekatan bukan melalui pendekatan keamanan tetapi dengan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Papua, untuk itu Kodam XVII/cenderawasih dalam mengaplikasikan kebijakan Presiden tersebut dalam menangani situasi di Papua menggunakan Tiga (3) pendekatan yaitu Pendekatan Agama (Religius Approach), Pendekatan Budaya (Cultural Approach) dan Pendekatan Kesetaraan ( Equality Approach).
Pola penangananya dengan cara membangun kepercayaan (Trust Building) agar terbangun kepercayaan terhadap keberadaan prajurit Kodam XVII/cenderawasih Ksatria Pelindung Rakyat yang terimplementasi pada sikap dan prilaku prajurit dengan pendekatan terhadap Pemerintah Daerah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan dan diharapkan masyarakat percaya terhadap TNI dalam membantu kesejahteraannya serta merasa terlindungi oleh TNI. Selanjutnya melakukan penguatan kepercayaan dan mengajak untuk stop conflict dengan cara meningkatkan Trust Building serta membangun kepercayaan yang sudah terbina sebelumnya. Mengajak saudara-saudara yang masih berbeda paham melalui PEMDA, TOGA, TOMAS, TODAT, TODA dan Tokoh Perempuan serta adanya keinginan berpartisipasi dari masyarakat untuk melibatkan diri dalam menangani gangguan keamanan.
Memantapkan kepercayaan dan merubah Mindset masyarakat bahwa mereka adalah warga Negara Indonesia serta meningkatkan kesejahteraannya dan masyarakat Papua merasa terlindungi, terayomi dan merasakan bahwa mereka sudah merdeka dari tekanan, rasa takut, kebodohan dan lain-lain,serta terwujudnya kepecayaan masyarakat Papua terhadap aparat keamanan sehingga situasi Papua Kondusif dan terlepas dari tekanan, pengaruh dan gangguan Kelompok GSP/B serta semakin sadarnya Kelompok GSP/B dan masyarakat pendukungnya kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kodam XVII/Cenderawasih selaku Kotama pembinaan TNI-AD dan Kotama Operasi TNI dalam melaksanakan tugas penanganan gangguan keamanan di wilayah Papua dan Papua Barat mengedepankan Budaya dan Kearifan lokal serta bersinergi, berkoordinasi, berintegrasi dan Koperatif yang melibatkan TNI, POLRI, PEMDA dan didukung Instansi terkait guna menciptakan keamanan Nasional dan rasa aman bagi masyarakat serta siap untuk menjaga Keutuhan dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendukung dan menjalankan kebijakan Pemerintah Daerah demi kesejahteraan Rakyat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
