Pungutan liar (Pungli) saat ini sangat meresahkan masyarakat karena hampir semua terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat selalu disertai dengan pungli. Nilai uang Rp. 5.000 atau Rp.10.000 bagi kita kelihatannya kecil, tetapi bagi masyarakat sangat terasa.
Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan pengarahan kepada 129 Pati TNI di Aula A.H. Nasution, Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2016), usai mengikuti Rapat Koordinasi yang dipimpin Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara.
Panglima mengatakan, bagi anggota TNI tidak ada satupun yang terlibat dengan Pungli, apabila ada anggota TNI yang terlibat agar masyarakat segera lapor kepada aparat satuan terdekat.
Panglima TNI mengatakan, Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), sudah ditandatangani Presiden RI Ir. H. Joko Widodo. Dalam Perpres tersebut, Satgas Saber Pungli bertugas untuk memberantas praktek pungutan liar secara efektif dan efisien.
“Prajurit TNI agar bantu pemberantasan Pungli, lakukan langkah-langkah konkrit, apa yang disampaikan Presiden sebagai Panglima Tertinggi tentang Pungli itu adalah perintah. Bagi anggota TNI tidak ada satupun yang terlibat dengan Pungli, apabila ada anggota TNI yang terlibat agar masyarakat segera lapor kepada aparat satuan terdekat,” tegasnya.
Satgas Saber Pungli memiliki empat fungsi, yakni Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi. Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang melakukan operasi tangkap tangan. “Buat program unggulan untuk memutus praktek Pungli sehingga ekonomi bergerak dengan baik dan stabilitas keamanan terjaga,” imbuhnya.
Terkait Pilkada serentak pada tahun 2017 mendatang, Panglima TNI menegaskan, TNI dan Polri berkomitmen untuk menjaga dan memelihara stabilitas keamanan agar pelaksanaan pesta demokrasi dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. “TNI akan menyiapkan segala kemampuan, daya dan upaya untuk membackup Polri dalam pengamanan Pilkada serentak,” katanya.
“Pelaksanaan Pilkada serentak yang perlu diwaspadai adalah wilayah Jakarta, Aceh dan Papua karena wilayah tersebut selalu diamati dan menjadi perhatian dunia internasional, sehingga harus berjalan tertib dan lancar,” ujarnya.
Panglima TNI menyampaikan agar mengedepankan sinergitas antara aparat keamanan dengan pemerintah di berbagai tingkatan sampai di tingkat desa dalam memantau setiap kemungkinan yang terjadi dan perkembangan situasi di wilayah. “Lakukan deteksi dini dan cegah dini, oleh ketiga pilar utama pemerintah di desa yaitu Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa/Lurah, sehingga dapat dilakukan langkah pencegahan sedini mungkin sebelum kejadian yang lebih besar, ciptakan kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat dengan melakukan program unggulan, sehingga tercipta sinergitas antara TNI dengan masyarakat,” pungkasnya.
