Cilangkap – Keberhasilan TNI sebagai lembaga terpercaya bagi masyarakat Indonesia menurut survei lembaga-lembaga Riset nasional (LSI, SMRC dan CSIS) merupakan hasil kerja keras setiap satuan penerangan TNI dari tingkat Mabes TNI sampai dengan daerah. Hal ini menjadi penekanan Panglima TNI pada saat memberikan pembekalan dalam Rakornis Penerangan 2016 di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap hari Rabu 3 Februari 2016. Panglima TNI menjelaskan bahwa insan penerangan merupakan penjuru terdepan yang senantiasa bertempur dalam kondisi kekinian untuk dapat menyampaikan informasi secara komunikatif kepada masyarakat, media dan kantor berita serta unsur komando di dalam internal organisasi TNI sendiri. Keberhasilan komunikasi insan penerangan TNI secara langsung dinilai dari tingginya kepercayaan masyarakat dan pengaruh yang luas terhadap organisasi TNI atas kecepatan informasi dan pemberitaan aktual yang disampaikan. Dalam era perang informasi yang berkembang untuk merebut opini publik, insan penerangan merupakan prajurit-prajurit terdepan yang senantiasa mempublikasikan kegiatan TNI yang secara otomatis juga menjadi laporan kinerja organisasi kepada masyarakat maupun pemerintah RI.
Dalam rangka menjaga citra positif TNI saat ini, insan penerangan harus cerdas dan memiliki akses langsung kepada setiap elemen organisasi. Akses bagi personel penerangan digunakan untuk memastikan kebenaran dan kecepatan informasi yang dikomunikasikan melalui media. Karena keterlambatan dalam memberitakan informasi yang benar seringkali mengakibatkan kerugian bagi organisasi disebabkan oleh opini publik cenderung terbentuk terlebih dahulu sesuai perspektif pemberitaan kantor berita ataupun instansi yang dapat berkomunikasi lebih cepat. Oleh karena itu, Panglima TNI menegaskan pentingnya manajemen media untuk melindungi pimpinan organisasi dan satuannya melalui fungsi penerangan yang handal terpercaya. Satuan penerangan dapat dioptimalkan sebagai lapisan terdepan untuk melindungi dan menjaga citra positif organisasi dengan jalan memilih personel penerangan yang mumpuni dan mahir di bidangnya.
Disamping itu Panglima TNI menambahkan bahwa potensi ancaman dan konflik di Indonesia banyak terjadi di sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Dalam paparan beliau, konteks cara pandang NKRI seharusnya tidak hanya melihat ancaman berasal dari Utara saja, namun juga dari Selatan. Lepasnya Timor Timur dari NKRI yang disebabkan oleh kehadirian dan campur tangan negara Australia, harus menjadi pengalaman pertama dan terakhir bagi bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Panglima TNI menyampaikan tentang konsep pembangunan tol laut di wilayah selatan sebagai upaya pembangunan sistem pertahanan yang selaras dengan kebijakan pemerintah saat ini. Melalui tol laut yang menghubungkan Surabaya – Kupang – Saumlaki – Agats, pulau-pulau terluar di wilayah Timur bagian Selatan akan mendapatkan perhatian dalam bentuk infrastruktur transportasi laut. Diharapkan melalui kemudahan transportasi laut ini akan mendorong pembangunan infrastruktur lainnya di pulau-pulau terluar seperti P. Wetar, P. Kisar, P. Moa, P. Masela, P. Selaru dan P. Saumlaki. Seiring dengan pembangunan infrastruktur dari pemerintah, TNI akan melaksanakan reorganisasi satuan-satuan TNI khususnya Angkatan Laut dan Udara untuk memperkuat wilayah Indonesia Timur bagian Selatan guna mempertahankan kedaulatan NKRI.
Pada Rakornispen ini, Panglima TNI menyampaikan bahwa informasi dan analisa berita dari insan penerangan merupakan produk yang sangat strategis bagi setiap unsur pimpinan TNI di setiap level. Demikian pula tugas satuan penerangan dalam manajemen media adalah kegiatan yang strategis. Hal ini terkait dengan informasi yang diberikan kepada media mesti terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran pada saat berita dipublikasikan. Profesionalisme wartawan dalam mempublikasikan berita yang aktual harus didukung oleh insan penerangan TNI dengan memberikan informasi yang benar. Di era informasi yang transparan saat ini, hindari pembohongan publik, tegas beliau. Untuk mendapatkan informasi yang benar, Panglima TNI mengarahkan personel penerangan harus mendatangi langsung TKP guna melihat kondisi obyek berita atau mendapatkan infomasi secara langsung dari satuan terkait. Beliau juga menyampaikan pada saat melaksanakan konferensi pers dengan semua media, perlu didokumentasikan sebagai pertanggungjawaban apabila terjadi pemutarbalikan berita di kemudian hari. Selanjutnya setelah press release, insan penerangan wajib memonitor dan menganalisa berita yang dipublikasikan oleh media sebagai bahan laporan lanjutan kepada unsur pimpinan.
Di akhir pembekalan, Panglima TNI menekankan kepada insan penerangan TNI untuk mempertahankan kepercayaan publik sebagai “lembaga paling dipercaya” melalui peningkatan kinerja satuan jajaran penerangan TNI dalam pemberian informasi yang benar untuk menciptakan dan menjaga opini publik yang positif terhadap organisasi. (Dispenad)
