Rabu, 15 Januari 2014 12:52 WIB, TRIBUNNEWS.COM, DEPOK – Panglima TNI Jendral Moeldoko berhasil mempertahankan desertasinya yang berjudul “Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan),” Dalam sidang yang digelar di auditorium Juwpono Sudarsono, gedung F FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (15/01/2014).
Usai sidang kepada wartawan Panglima TNI menyampaikan bahwa salah satu cara mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di kawasan perbatasan salah satunya adalah dengan meningkatkan taraf kehidupan, termasuk perbaikan infrastruktur di daerah.
“Saya yakin dengan kondisi damai pembangunan seperti itu harus dipercepat, khususnya di daerah tertinggal,” ujarnya.
Ia memaparkan TNI sampai saat ini masih melakukan pendekatan pengamanan di kawasan perbatasan. Selain itu TNI juga diperbantukan dalam perbaikan infrastruktur di kawasan perbatasan. Moeldoko menyebut proyek Rp 400 Miliar untuk pembuatan jalan di Papua, serta perbaikan tiga bandara di Kalimantan Timur.
Moeldoko yang pernah menjabat sebagai Pangdam Tanjungpura mengaku mengenal karakter masyarakat perbatasan. Panglima TNI juga menjelaskan, pernah mengunjungi sebuah kawasan di Kalimantan Timur yang menghasilkan Lada. Namun karena buruknya infrastruktur, maka warga lebih senang menjual hasil panennya ke Malaysia ketimbang ke Indonesia.
“Dan harga itu sangat bergantung dari asing,” terangnya.
Jendral TNI (Purn) Agum Gumelar, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa masyarakat Kalimantan di perbatasan hidupnya sangat Malaysia sentris. Infrastruktur yang lebih baik di Malaysia sedikit banyaknya telah membantu kehidupan masyarakat di perbatasan.
“Saya pernah bertugas di Kalimantan tahun 1969. Desertasi beliau (Moeldoko) sangat bisa diterapkan, tergantung dari political will kita,” ujar mantan Menteri Pertahanan itu. (Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo & Editor: Rachmat Hidayat)
