Ketua Umum Paguyuban Pasundan Didi Turmudzi menjadi satu-satunya tokoh asal Jawa Barat yang mendapat undangan khusus dari Kodam III/Siliwangi untuk menghadiri langsung peringatan HUT ke 70 pantai Indah Kiat, Cilegon, Provinsi Banten, Senin tanggal 5 Oktober 2015. Keterlibatan serta peran Didi sebagai Ketua Umum Paguyuban Pasundan dalam berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat Jawa Barat bersama Kodam III/Siliwangi, menjadi pertimbangan Kodam III/Siliwangi mengundangnya.
Peringatan HUT TNI di Cilegon akan diisi berbagai atraksi antara lain beladiri militer Yongmodo oleh personel gabungan TNI AD, pameran kekuatan alutsista milik TNI, dan lain-lain. Saya berterimakasih atas undangan dan kehormatan ini. Saya senantiasa berharap agar prajurit TNI, khususnya Kodam III/Siliwangi semakin jaya dan bermanunggal dengan rakyat, ungkap Didi yang juga menjabat Panitia TetapKodam III/Siliwangi dan anggota Badan Pembina Citra (BPC) Siliwangi bersama tokoh dan sesepuh Jabar lainnya.
Secara khusus Didi menyampaikan pandangannya terkait peringatan HUT TNI kali ini. Ia berharap pemerintah benar-benar dapat mengangkat kembali harkat dan jati diri TNI. Secara implementatif bisa diawali dengan peningkatan kesejahteraan TNI di lapis paling bawah.
Bagaimanapun, TNI adalah alat pemer satu bangsa, pengawal keamanan dan kedaulatan negara. Jangan sampai terjadi, prajurit TNI patuh pada perintah di luar komandannya karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mendasar bagi anak dan keluarganya. Ini sangat berbahaya, ungkap Didi.
Profesionalisme TNI
Dalam kesempatan itu, didi Turmudzi mengutip pendapat Samuel Firner, dalam buku The Man on Horse back: The Role of the Military in Politics. Hal yang membuat militer berbeda, menurut Finer, karena di dalamnya ada budaya otokratik, tuntutan loyalitas, dan komitmen penuh. Militer punya organisasi yang solid, unggul, kokoh, dan bekerja seefektif mungkin. Dengan demikian, militer siap menunjukkan kinerja profesionalnya kapan saja negara membutuhkan, ujarnya.
Menurut Didi, mereduksi peran militer dalam tanggung jawab sosial dan politik seperti yang terjadi di era sebelumnya, tidaklantas bermakna menihilkan gerak langkah TNI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Justru sebaliknya, profesionalisme TNI saat ini menjadi matra penting semua pihak sebagai perekat kohesivitas bangsa ketika liberalisasi politik justru semakin memunculkan potensi disintegrasi, katanya.
Didi menjelaskan, dalam membangun profesionalisme, tidak hanya dengan semangat dan kemauan tapi juga dukungan politik. Itu karena, faktanya, di satusisi TNI dituntut meningkatkan profesionalismenya, tapi di sisi lain biaya operasional, persenjataan, dan kesejahteraan prajurit masih jauh dari harapan. Profesionalisme TNI pasca reformasi membutuhkan manajemen yang tekun dan cerdas. Profesionalisme TNI adalah suatu proses, suatu kondisidinamis yang harus terus diperjuangkan, oleh jajaran TNI dan pemerintah. (Sumber: HU Pikiran Rakyat)
