Pasca kasus penyanderaan dan penembakan warga di lembah Napu, pemerintah pusat mulai menunjukkan perhatiannya. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sejumlah kepala daerah yang memiliki wilayah rawan aksi terorisme dipanggil untuk duduk bersama dalam rapat koordinasi (Rakor), yang digelar, Senin (5/1) kemarin.
Pertemuan yang berlangsung tertutup untuk media, di aula Halim Mina Mapolda Sulteng itu dihadiri Kepala BNPT, Komjen Pol Saud Usman Nasution, Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Bachtiar, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, Wakil Gubernur Sulteng Sudarto, Kapolda Sulteng, Brigjen Pol Idham Azis dan Danrem 132 Tadulako, Kolonel Inf Ilyas Alamsyah. Serta Wali Kota Palu, Bupati Poso, Bupati Parimo dan Bupati Touna. Rapat yang dimulai mulai pukul 09.00 Wita itu berlangsung hingga pukul 15.00 Wita.
Sejumlah wartawan baik cetak maupun elektronik yang mencoba untuk mengambil suasana jalannya rapat, tidak diizinkan oleh anggota Propam yang berjaga. Keterangan resmi pun didapat dari Kepala BNPT, Saud Usman usai rapat koordinasi selesai. Dijelaskan Saud, pemerintah ingin melakukan penanggulangan masalah terorisme di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Poso secara komprehensif. Untuk itu lah, guna mencari solusi penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan dari paham-paham radikal tersebut, BNPT mengundang seluruh stake holder terkait. “Baik itu dari TNI/Polri, Kabinda, Bais, Gubernur, Walikota dan Bupati kita undang semua agar ada masukan dari semua yang ada di lapangan,” kata mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini.
Berbagai permasalahan terorisme di Kabupaten Poso dan beberapa wilayah lain yang ada di Sulawesi Tengah, ditinjau dari berbagai aspek, baik penegakan hukum maupun kesejahteraan masyarakat dibahas dalam pertemuan ini. Masukkan tersebut, kata Saud, nantinya akan dievaluasi dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan untuk wilayah Sulawesi Tengah, agar aman dari aksi-aski terorisme. “Kepada para stake holder yang terlibat ini, kita berikan konsep data dan akan kami evaluasi dengan bertemu kembali pada 9 Januari mendatang,” ungkap Saud.
Masukkan dari sejumlah kepala daerah dalam pertemuan tersebut, kata Saud masih bersifat umum. Untuk itu, perlu suatu data kuantitatif diberikan kepada BNPT, yang nantinya akan disampaikan langsung kepada Mekopolhukam dan selanjutnya akan dibahas di tingkat menteri. “Semua ini nantinya juga dilaporkan kepada bapak Presiden,” sebut Kepala BNPT.
Apapun nanti kebijakan yang akan dikeluarkan, lanjut Saud akan dilakukan secara terpadu antara penegakan hukum juga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar tidak terpengaruh faham-faham radikal. Kebijakan nantinya yang dikeluarkan pemerintah, dikatakan Saud, tidak akan mengganggu tugas rutin penegakan hukum oleh aparat kepolisian. “Persoalan Poso ini tidak bisa seminggu atau dua minggu selesai. Ini semua ada kaitannya, mulai dari tingkat kesejahteraan masyarakat hingga pada pemahaman ideology masing-masing,” terangnya.
Lebih jauh disampaikan Saud, dalam penyelesaian masalah terorisme memang tidak hanya hard approachmelalui penindakan hukum yang dikedepankan, namun juga diimbaingi soft approach berupa deradikalisasi. Hal ini semata-mata agar masyarakat juga bisa taat akan aturan hukum yang berlaku. “Dalam penindakan hukumnya, Polri dibantu TNI serta jaksa sebagai penuntut dan pengadilan sebagai tempat mengadili. Sementara untuk deradikalisasi seluruh elemen masyarakata kita libatkan,” pungkas Saud. (agg)
