Magelang (18 Oktober 2016).
Program Studi Teknik Sipil Pertahanan Akademi Militer menggelar Seminar di Gedung Leo Kailola Akmil, Kamis (13/10). Seminar mengangkat tema “Peranan TNI AD dalam penanganan situasi darurat”, dan diikuti 120 orang yang terdiri Taruna Taruni Akmil Program studi (prodi) Teknik Sipil Pertahanan, Mahasiswa Mahasiswi Teknik Sipil Universitas Tidar (Untidar) Magelang dan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Selaku nara sumber Ir. Suprapto Siswosukarto, PhD. Dosen teknik sipil dan lingkungan Universitas Gajah Mada menyampaikan materi seminar tentang peran taruna dalam pengembangan infrastruktur pada kondisi darurat.
Dengan dasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia.
Kerugian dari bencana antara lain kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan lain sebagainya.
“Indonesia merupakan daerah rawan bencana, pemerintah bersama dengan TNI sangat solid dan mudah digerakkan untuk melakukan penanggulangan bencana, tanggap darurat sampai dengan pemulihan atau rekonstruksi rehabilitasi baik materiil maupun psikologis korban bencana,” jelas Ir. Suprapto.
Kepala prodi teknik sipil pertahanan Akmil Kolonel Arm Nursamsudin selaku nara sumber kedua menyampaikan materi tentang peran TNI Angkatan Darat dalam penanganan situasi darurat dalam rangka ketahanan nasional. TNI memiliki peran strategis dalam mengatasi situasi darurat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang no 34 tahun 2004, tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Penanganan bencana yang dilakukan TNI melalui pembinaan teritorial bersama aparat pemerintah pusat dan daerah.
Pada masa kini dan masa depan bahwa tantangan memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia kian berat. Salah satu tantangan utama adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah sekitar 1,1% per tahun atau 2,5 juta orang, permintaan pangan pun terus meningkat. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, ketergantungan terhadap impor pangan akan terus terjadi.
Swasembada pangan nasional merupakan hal yang sangat penting, karena tidak mungkin ketahanan nasional bisa tercapai tanpa ketahanan pangan dan tidak mungkin Ketahanan pangan terwujud tanpa swasembada Pangan nasional. Oleh karena itu, seluruh komponen TNI AD terutama di tingkat Koramil seperti babinsa harus dapat menjadi ujung tombak yang baik, selalu berkoordinasi dengan dinas terkait serta menjalin keakraban dengan masyarakat demi mewujudkan swasembada pangan di wilayahnya masing-masing. Untuk lebih menumbuhkan motivasi dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat perlu adanya gerakan yang mampu meningkatkan kinerja dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan ditunjang instansi lain dan seluruh elemen masyarakat.
Gerakan ini dinamakan “Serbuan Teritorial” TNI AD di bidang swasembada pangan. Serbuan teritorial yakni melakukan pendekatan kepada warga dengan berbagai program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Program-program tersebut diantaranya adalah karya bakti, penyuluhan bela negara, penyuluhan peran pemuda menghadapi Proxy War dan lain-lain. TNI mendukung program pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional melalui program oengawalan dan pendampingan.
“Melalui koordinasi, komunikasi, keterpaduan dan keharmonisan antara TNI AD dan Pemerintahan baik pusat maupun daerah sangat menjamin terciptanya kondisi kestabilan masyarakat dibidang swasembada pangan, penduduk, dan juga bencana alam sehingga sangat mendukung pencapaian ketahanan nasional,” ungkap Kolonel Arm Nursamsudin. (Pen Humas Akmil)
