JAKARTA, tniad.mil.id – Untuk memperoleh prajurit yang unggul dan profesional, selain itu juga aspek kemampuan intelektual dan militansi juga menjadi prioritas utama, dalam kegiatan rekrutmen prajurit TNI AD harus dilaksanakan secara objektif dan transparan.
Hal tersebut disampaikan Kapendam XII/Tpr Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe dalam keterangan tertulisnya di Pontianak, Kamis (19/9/2019).
Dikatakan Kapendam, sidang rekrutmen untuk memilih para calon bintara ini diikuti sebanyak 326 peserta yang dilaksanakan di Aula Makodam XII/Tpr, Jalan Arteri Alianyang, Kubu Raya
“Usai meninjau lokasi Karhutla di Desa Nipah Panjang, Pangdam XII/Tanjungpura (Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad) didampingi Kasdam XII/Tpr (Brigjen TNI Alfred Denny D. Tuejeh) memimpin Sidang Parade tingkat Panitia Daerah (Panda) Penerimaan Calon Bintara Prajurit Karir (Caba PK) TNI AD TA. 2019), sumber reguler,” ujarnya.
Dijelaskan Kapendam, selaku Ketua Panitia Daerah, Pangdam XII/Tanjungpura dalam amanatnya menyampaikan, tujuan pelaksanaan rekrutmen prajurit saat ini, untuk meningkatkan kinerja organisasi Kodam XII/Tpr, yaitu dengan titik berat untuk memenuhi pembangunan kekuatan satuan kewilayahan.
“Saat ini kekuatan Babinsa masih di bawah 70%, sehingga untuk tahun ini tidak ada alokasi bagi Satpur, Kopassus, Kostrad, Satbanpur dan Satbanmin, sehingga tahun 2019 berbeda dari tahun sebelumnya,”jelas Kapendam mengutip peernyataan Pangdam.
Oleh karenanya, sebagaimana disampaikan Pangdam, lanjut A.F. Dalimunthe, rekrutmen prajurit TNI AD kali ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi putra daerah atau calon yang berasal dari daerah lain minimal berdomisili selama tiga tahun.
Ditegaskan oleh Pangdam, imbuh Aulia, untuk meningkatkan animo masyarakat atau pemuda dalam mengikuti seleksi Calon Bintara Prajurit Karir (Caba PK), para Komandan Satuan (Dansat) untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar mendukung program seleksi sehingga sumber daya manusia yang andal dan berkualitas menjadi salah satu prioritas dalam menentukan pilihan yang lebih tepat.
“Sumber daya manusia merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi TNI AD yang memerlukan SDM yang profesional baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan organisasi TNI AD khususnya satuan kewilayahan,” tuturnya.
Dikatakan perwira lulusan Akmil 1997 ini, pada kesempatan tersebut Pangdam XII/Tpr menekankan kepada panitia seleksi, tidak ada lagi istilah titipan, KKN, mafia calo dan perilaku tidak terpuji lainnya. Panitia agar menjunjung tinggi objektifitas, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil, jujur, transparan dan akuntabel.
“Pangdam menegaskan, semua yang terlibat dalam kepanitiaan harus konsisten pada ketentuan dan norma yang berlaku,” tutupnya. (Dispenad)
