Lima sekretaris daerah dan dua kepala dinas di tujuh daerah terindikasi terlibat dalam kegiatan menggerakkan massa untuk mendukung calon kepala daerah tertentu. Sebagian besar massa yang digerakkan adalah aparatur sipil negara.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah, di Magelang, Jawa Tengah, Selasa, tanggal 3 November 2015, mengatakan, keterlibatan lima sekda dan dua kepala dinas tersebut terjadi antara lain di sejumlah kota di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini, Bawaslu sedang meminta keterangan mereka.
Dalam hal ini, menurut Nasrullah, sebagian dari pejabat daerah tersebut melakukan upaya menggerakkan massa secara sadar. Namun, sebagian lainnya melakukan secara tidak sadar karena ingin melanjutkan program pembangunan sebelumnya. Jika upaya menggerakkan massa dilakukan dalam kegiatan pembangunan, yang diuntungkan adalah calon petahana, ujar Nasrullah.
Keterlibatan pegawai negeri sipil dalam mobilisasi massa pada pemilihan kepala daerah (pilkada) memang sulit dicegah. Hal ini, menurut Nasrullah, bahkan pernah diakui oleh salah seorang sekda di Maluku Utara. Jangankan sekadar mobilisasi massa, salah satu sekda tersebut mengatakan bahwa kabinet calon kepala daerah tertentu sudah terbentuk mendahului proses pemilihan, ujar Nasrullah.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo mengatakan, sekda yang terlibat dalam gerakan mendukung pasangan calon tertentu dalam pilkada adalah sekda Kabupaten Pemalang. Begitu Bawaslu mengeluarkan imbauan agar aparatur sipil negara tidak mendukung calon tertentu, tiga PNS di Sekretariat Panwaslu Pemalang langsung ditarik oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Hal ini dilakukan karena sebagian besar aparat Pemkab Pemalang, yang digerakkan oleh sekda, memiliki kecenderungan memilih calon tertentu.
Teguh mengatakan, sejak dimulai tahapan pilkada, aparatur sipil negara telah terkotak-kotak karena berbeda pilihan pasangan calon dalam pilkada Kondisi semacam ini antara lain terlihat di Pemalang, Pekalongan, Boyolali, dan Klaten. Tak hanya dilakukan oleh PNS, kata Teguh, pemberian dukungan untuk calon tertentu juga terbukti dilakukan oleh penyelenggara pilkada, termasuk Panwas. Saat ini kami sudah memecat empat anggota Panwas yang telah terbukti memberikan dukungan untuk pasangan calon tertentu di daerahnya masing-masing, ujarnya.
Sementara dari Bandung, Jawa Barat, pihak Komando Daerah Militer III/Siliwangi menyiagakan sekitar 1.000 personel untuk membantu polisi menjaga keamanan pilkada di delapan kabupaten/kota. Tiap kabupaten/kota akan disiagakan satu kompi, yang terdiri lebih kurang 100 personel kata Panglima Kodam III/Siliwangi Mayor Jenderal Hadi Prasojo seusai pertemuan dengan pers di Kota Bandung.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Endun Abdul Haq, ketika dikonfirmasi mengemukakan, untuk pilkada di Tasikmalaya, saat ini sedang dalam proses pengadaan surat suara. (Sumber: HU Kompas)
