Pemerintah saat ini sibuk mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 nanti. Salah satunya sibuk dalam hal mengamankan pesta demokrasi yang baru pertama kali dilaksanakan di tanah air. Terkait pengamanan ini, ada wacana yang muncul dan akan segera dilaksanakan, yakni tembak di tempat bagi pembuat kerusuhan.
Hal ini diutarakan oleh Kapolda Sulawesi Utara untuk menegakkan keamanan, demi suksesnya Pilkada serentak. Inisiatif itu lantas mendapat banyak kritikan, namun tak sedikit pula yang menyampaikan sinyal setuju. Mengingat, proses sakral pemilihan ini menentukan masa depan Indonesia melalui daerah.
Salah satu yang menyatakan setuju dengan ide tersebut yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Tjahjo yang menganggap tembak di tempat sebagai senjata pemungkas menangani kericuhan yang ditimbulkan perusuh Pilkada. Sulut (Sulawesi Utara) mau tembak di tempat yang bikin rusuh. Itu bagus. Terima kasih pada kepolisian yang tegas di Manado, kalau rusuh tembak di tempat, kata Tjahjo di kantor KPU RI usai rapat koordinasi (Rakor) akhir persiapan Pilkada serentak, Minggu (6/12).
Adapun, sebelumnya Presiden Joko Widodo mengamanatkan pada jajaran penegak keamanan seperti Polisi, TNI dan BIN, untuk meningkatkan kualitas pengamanan di 269 daerah dan 32 provinsi peserta Pilkada serentak Sehingga, inisiatif tembak di tempat menurut Mantan Sekjen PDIP ini, sudah sesuai dengan kemauan pemerintah. Terlebih, elemen pengamanan nasional telah diarahkan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, untuk bersinergi terkait upaya pengamanan, baik sebelum Pilkada, saat Pilkada dan setelannya.
Dalam bersinergi, mereka diserahi juga tugas untuk membuat peta guna melakukan deteksi dini area berpotensi konflik, untuk mendukung gerakan anti rusuh Pilkada, Presiden meminta jajaran kepolisian deteksi dini lebih penting dalam rangka kordinasi, jangan sampai menimbulkan hal yang tidak diinginkan, ujar Tjahjo.
Sementara, TNI meminta agar anggotanya berlaku netral dalam helatan Pilkada Serentak. Kepala Badan Intelijen Strategis (KaBais) TNI Mayjend Yayat Sudrajat mengimbau masyarakat untuk melaporkan indikasi ketidaknetralan anggota TNI di pesta demokrasi serentak itu. Kalau seandainya ada (anggota TNI tak netral), tolong dilaporkan, siapa orangnya, kapan dan dimana, ujarnya.
TNI sendiri sudah menyiapkan anggota di daerah peserta Pilkada. Nantinya, ketika masyarakat sudah melaporkan permasalahan itu ke TNI di bawah koordinasi Pangdam, pihaknya akan langsung menindaklanjuti. Kalau itu terjadi, saya memberikan jaminan atas nama Panglima TNI, laporkan dengan bukti-bukti yang ada, pasti dipecat, sudah pasti, ungkapnya.
Tak hanya TNI, Badan Intelijen Negara (BIN) juga menebar ‘ancaman’ serupa terkait netralitas, pada anggotanya. Dijelaskan Deputi bidang Dalam Negeri BIN Mayjend TNI Muhammad Thamrin Marzuki, pihaknya tak segan-segan memecat anggotanya yang tidak netral pada pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember nanti. Masyarakat diminta berpartisipasi dengan melaporkan, jika ada temuan dugaan anggota BIN yang tidak netral dalam pesta demokrasi tersebut. Apabila itu terjadi (Ada anggota BIN tak netral), akan kita tindak tegas dengan pemecatan, ujar Thamrin.(Sumber: HU Indo Pos)
