Skip to main content
Berita Satuan

Tembak di Tempat Perusuh Pilkada: Ancam Pecat Anggota TNI Tak Netral

Dibaca: 2 Oleh 07 Des 2015Desember 11th, 2015Tidak ada komentar
TNI Angkatan Darat
#TNIAD #TNIADMengabdiDanMembangunBersamaRakyat

Pemerintah saat ini sibuk mempersiapkan Pemilihan Kepala Dae­rah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 nanti. Salah satunya sibuk dalam hal mengamankan pesta demokrasi yang baru pertama kali dilaksanakan di tanah air. Terkait pengamanan ini, ada wacana yang muncul dan akan segera dilaksanakan, yakni tembak di tempat bagi pembuat kerusuhan.

Hal ini diutarakan oleh Kapolda Sula­wesi Utara untuk menegakkan keaman­an, demi suksesnya Pilkada serentak. Inisiatif itu lantas mendapat banyak kri­tikan, namun tak sedikit pula yang me­nyampaikan sinyal setuju. Mengingat, proses sakral pemilihan ini menentukan masa depan Indonesia melalui daerah.

Salah satu yang menyatakan setuju dengan ide tersebut yakni Menteri Da­lam Negeri Tjahjo Kumolo. Tjahjo yang menganggap tembak di tempat sebagai senjata pemungkas menangani kericu­han yang ditimbulkan perusuh Pilkada. Sulut (Sulawesi Utara) mau tembak di tempat yang bikin rusuh. Itu bagus. Te­rima kasih pada kepolisian yang tegas di Manado, kalau rusuh tembak di tem­pat, kata Tjahjo di kantor KPU RI usai rapat koordinasi (Rakor) akhir persiap­an Pilkada serentak, Minggu (6/12).

Baca juga:  Panglima TNI Memberikan Kuliah Umum Jati Diri Bangsa di Unair

Adapun, sebelumnya Presiden Joko Widodo mengamanatkan pada jajaran pene­gak keamanan seperti Polisi, TNI dan BIN, untuk meningkatkan kualitas pengaman­an di 269 daerah dan 32 provinsi peserta Pilkada serentak Sehingga, inisiatif tembak di tempat menurut Mantan Sekjen PDIP ini, sudah sesuai dengan kemauan peme­rintah. Terlebih, elemen pengamanan na­sional telah diarahkan untuk berkoordina­si dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, untuk bersinergi terkait upaya pengamanan, baik sebelum Pilkada, saat Pilkada dan setelannya.

Dalam bersinergi, mereka diserahi ju­ga tugas untuk membuat peta guna me­lakukan deteksi dini area berpotensi konflik, untuk mendukung gerakan anti rusuh Pilkada, Presiden meminta ja­jaran kepolisian deteksi dini lebih pen­ting dalam rangka kordinasi, jangan sampai menimbulkan hal yang tidak diinginkan, ujar Tjahjo.

Sementara, TNI meminta agar anggo­tanya berlaku netral dalam helatan Pil­kada Serentak. Kepala Badan Intelijen Strategis (KaBais) TNI Mayjend Yayat Sudrajat mengimbau masyarakat untuk melaporkan indikasi ketidaknetralan anggota TNI di pesta demokrasi seren­tak itu. Kalau seandainya ada (anggota TNI tak netral), tolong dilaporkan, siapa orangnya, kapan dan dimana, ujarnya.

Baca juga:  Pangdam IM Terima Kunjungan Kerja Watimpres

TNI sendiri sudah menyiapkan anggota di daerah peserta Pilkada. Nantinya, ketika masyarakat sudah melaporkan permasa­lahan itu ke TNI di bawah koordinasi Pang­dam, pihaknya akan langsung menindak­lanjuti. Kalau itu terjadi, saya memberikan jaminan atas nama Panglima TNI, lapor­kan dengan bukti-bukti yang ada, pasti dipecat, sudah pasti, ungkapnya.

Tak hanya TNI, Badan Intelijen Negara (BIN) juga menebar ‘ancaman’ serupa terkait netralitas, pada anggotanya. Di­jelaskan Deputi bidang Dalam Negeri BIN Mayjend TNI Muhammad Thamrin Marzuki, pihaknya tak segan-segan me­mecat anggotanya yang tidak netral pa­da pelaksanaan Pilkada Serentak 9 De­sember nanti. Masyarakat diminta ber­partisipasi dengan melaporkan, jika ada temuan dugaan anggota BIN yang tidak netral dalam pesta demokrasi tersebut. Apabila itu terjadi (Ada anggota BIN tak netral), akan kita tindak tegas dengan pemecatan, ujar Thamrin.(Sumber: HU Indo Pos)

Kirim Tanggapan

made with passion and dedication by Vicky Ezra Imanuel