Presiden Joko Widodo mendukung rencana TNI Angkatan Darat untuk menggantikan kendaraan tempur (ranpur) Saladin buatan Inggris yang ada dalam jajaran alutsista TNI AD dengan ranpur Badak buatan PT Pindad. Jokowi menilai alutsista buatan Indonesia kini tak kalah dengan buatan asing.
Dalam rilis yang dikirimkan Departemen Komunikasi Korporat PT Pindad, pernyataan tersebut dilontarkan Jokowi saat mengunjungi booth PT Pindad di Rapat Pimpinan TNI 2015 di Markas Besar TNI, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2015. Jokowi didampingi oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kasad Mulyono dan Direktur Komersial PT Pindad Widjajanto.
Mulyono sendiri mengaku saat ini kondisi ranpur Saladin jajaran alutsista TNI AD sudah terlalu tua. Kami berrencana menggantikan jajaran tank Saladin yang sudah tua dengan Badak buatan Pindad, ujarnya.
Sementara itu Widjajanto mengatakan, ranpur Badak sudah lulus uji tembak dengan akurasi tinggi dan kondisi kendaraan tercatat stabil dalam berbagai posisi penembakan.
Menurut Widjajanto, Badak merupakan produk kendaraan tempur terbaru buatan Pindad. Panser 6×6 ini memiliki turret gomm hasil kerja sama Pindad dengan CMI Defense Belgia.
Widjajanto menegaskan, pihaknya juga telah menyelesaikan program Transfer of Technology teknologi dari CMI Defense, sehingga mampu melakukan proses manufaktur turret 90 mm secara mandiri. Tinggal laras senjata 90 mm yang kami impor dari Belgia, selebihnya dikerjakan oleh anak-anak negeri di Pindad di Bandung, ujarnya.
Seperti diketahui, PT Pindad memang telah sukses melakukan uji tembak ranpur Badak atau Panser Kanon cjomm pada 10-12 Desember 2015 lalu di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif), Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Uji tersebut sekaligus bagian dari proses sertifikasi oleh Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AD.
Direktur Utama Pindad Silmy Karim mengatakan, PT Pindad akan mulai melakukan produksi massal ranpur Badak pada 2016. Tidak kurang dari 25 hingga 30 ranpur Badak bisa dilahirkan setiap tahunnya di pabrik Pindad di Bandung. Kapasitas produksi bisa kami tambahkan untuk menyesuaikan peningkatan permintaan dari TNI AD atau Kementerian Pertahanan, ujarnya. (Sumber: HU Pikiran Rakyat)
