Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan kegiatan di Laut China Selatan (LCS) karena rawan meningkatkan tensi di kawasan tersebut. Gatot menyatakan hal tersebut menyikapi ajakan pelatihan perang bersama di LCS yang digagas Menteri Pertahanan (Menhan) China Chang Wanquan yang disampaikan pada pertemuan informal dengan menhan se ASEAN di Beijing beberapa waktu lalu.
Begini, TNI itu harus segaris dan mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan politik luar negeri pemerintah, ujar Gatot di Gedung DPR RI, Senin, tanggal 19 Oktober 2015.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyebutkan, ada dua kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai LCS. Pertama, Pemerintah Indonesia bertekad mewujudkan peace and stability atau keamanan dan stabilitas di LCS.
Kedua, pemerintah mengimbau agar semua pihak menahan diri untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan di LCS yang dapat meningkatkan tensi instabilitas. Jadi dua kebijakan pemerintah itu harus dipatuhi oleh TNI. Artinya, karena ajakan pelartihan diLCS itu akan meningkatkan tensi instabilitas di sana, sebaiknya TNI tidak melakukan itu. Oleh negara mana pun tanpa terkecuali, tegasnya.
Mengenai anggapan bahwa pelatihan bersama tersebut bisa meredam ketegangan di LCS, Gatot kembali mengatakan bahwa sikap Panglima TNI adalah mematuhi kebijakan pemerintah di bidang luar negeri. Saya tidak berkomentar, itu. Itu adalah komentar dari menlu. Saya patuh terhadap kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dengan kebijakan politik luar negerinya. Itu saja, sudah, ujarnya.
Senada, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak terlibat dalam pelatihan bersama yang digagas Menhan China Chang Wanquan karena bisa menimbulkan ketegangan baru. Menurut saya, belum ada kebutuhan bagi negara-negara ASEAN untuk melakukan pelatihan perang bersama, apalagi melibatkan negara di luar ASEAN, ujarnya. Menurut Mahfud, bagi ASEAN dalam konteks semakin meningkatnya ketegangan LCS, hal yang diperlukan justru kerja sama antar negara. Misalnya pengamanan wilayah laut dari tindakan-tindakan ilegal seperti penyelundupan BBM dan perampokan laut. Pelatihan bersama justru akan memunculkan persepsi-persepsi yang tidak menguntungkan ASEAN dan bisa memicu ketegangan tambahan.
Sementara itu, Menhan Ryamizard Ryacudu membantah bahwa China mengajak berlatih perang bersama, melainkan patroli bersama seperti yang pernah diusulkannya. Bukan pelatihan (perang) bersama, tapi patroli bersama. Betul (patroli bersama) itu Kemhan yang mencanangkan, katanya.
Menurut Ryamizard, pihaknya bersedia mengikuti kegiatan itu guna mendamaikan ketegangan di kawasan tersebut. Apalagi patroli nantinya akan dilakukan bersama-sama. Menurut Ryamizard, diperlukan persiapan yang matang sebelum menggelar patroli. Lho, iya (bersedia) kan mau membereskan LCS, jangan hanya dilihatin dong. Harus ada upaya. Patroli perdamaian untuk damai, kalau pelatihan perang untuk perang, jadi itu beda, ucapnya.
Mengenai anggapan bahwa kegiatan tersebut akan memicu ketegangan di kawasan, Ryamizard mengatakan, sesuai amanat UUD 1945, Indonesia ikut terlibat menjaga ketertiban dunia. Kenapa nggak boleh? Pertemuan di China sangat baik hasilnya. China membuka bagi negara-negara ASEAN, ini (LCS) rumah bersama. Sudahlah, kita mau damai, otak kita harus damai, tegasnya.
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, Indonesia harus hati-hati karena selama ini yang dikenal hanya patroli terkoordinasi. Selain itu harus jelas wilayah kegiatan dan tujuan kegiatan, jangan sampai dijadikan pengukuhan klaim China di LCS. Sebaiknya kegiatan ini juga melibatkan negara-negara lain yang punya kepentingan freedom of navigation dan perdamaian di LCS, katanya.
Mantan anggota Komisi I DPR itu menambahkan, kegiatan apa pun di LCS harus sesuai UNCLOS 1982, khususnya yang mengatur kerja sama di laut semi tertutup seperti di LCS. Pemerintah terlihat bingung menghadapi China. Dalam hal ini perlu firm bahwa pemerintah memiliki suatu kebijakan atas China, ujarnya. (Sumber: HU Seputar Indonesia)
