Sikap prajurit atau masyarakat yang apatis dan menganggap tugas penegakkan hukum, tata tertib dan disiplin semata-mata urusan Polisi Militer atau Polisi, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakkan hukum. Untuk itu, upaya penegakkan hukum juga perlu menggunakan pendekatan kebudayaan, karena kebudayaan adalah salah satu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menegaskan hal tersebut dalam amanat tertulis yang dibacakan Pangdam IV/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Bayu Purwiyono pada upacara pembukaan Operasi Gaktib Polisi Militer “Waspada Wira Keris 2015” dan Operasi Yustisi “Citra Wira Keris 2015” Triwulan I TA. 2015 di lapangan Dirgantara Lanud Adi sumarno Surakarta, Selasa (13/1).
Dalam pelaksanaan Operasi Gaktib Polisi Militer “Waspada Wira Keris 2015” dan Operasi Yustisi “Citra Wira Keris 2015” Triwulan I TA. 2015, Kodam IV/Diponegoro melibatkan sejumlah 175 personel yang terdiri dari 100 personel untuk Operasi Gaktib dan 75 personel untuk operasi Yustisi. Sedangkan kendaraan operasional yang digunakan 30 unit kendaraan roda 4 dan 28 unit kendaraan roda 2.
Menurut Jenderal TNI Moeldoko, persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakkan hukum, baik di lingkungan TNI maupun dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Hal ini berarti hukum benar-benar berlaku secera filosofis, juridis dan sosiologis.
“Tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan TNI tidak saja ditangan pimpinan TNI. Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, norma-norma keprajuritan dan disiplin merupakan kunci keberhasilan pembangunan TNI,” tegas Jenderal TNI Moeldoko.
Disisi lain, pendidikan petugas dan penyuluhan terhadap subyek hukum merupakan piranti lunak yang perlu dilaksanakan, guna optimalisasi penegakkan hukum.
Pada kesempatan tersebut Panglima TNI juga mengucapkan terimakasih kepada anggota TNI dan Polri dengan harapan sinergitas ini dapat menjadi modal dalam membangun budaya kepatuhan terhadap hukum, disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit di lingkungan TNI dan masyarakat.
Upacara pembukaan yang dilaksanakan di Lapangan Dirgantara Lanud Adi sumarno Surakarta tersebut dihadiri para pejabat di jajaran Kodam IV/Diponegoro, serta para pejabat TNI, Polri, dan Pemprov Jawa Tengah.
