Menjadi mitra stategis untuk percepatan pembangunan infrastruktur masyarakat, terutama di pedesaan, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama TNI, Polri dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), Kamis, 10 September 2015. TMMD yang sudah diselenggarakan ke-95 ini merupakan satu program terwujudnya butir dalam Nawacita Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan menyasar 96 desa, 65 kecamatan yang tersebar di 61 kabupaten/kota.
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, mengacu pada UUD 1945 di dalamnya terdapat tujuan negara yakni, melindungi dan mencerdaskan warga negara. Karenanya, upaya itu harus dilakukan secara bersarma dengan semangat kemanunggalan TNI, Polri, kementerian, LPNK, pemerintah daerah (pemda) serta seluruh komponen masyarakat. Hal ini akan menjadi penguatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari ketahanan nasional. Kami ingin sinergikan program yang ada di Kemensos agar sampai kepada masyarakat yang menjadi basis penyapaan TMMD ke-95, ujarnya saat membuka Rakornis TMMD ke-95 di Kantor Kemensos, Jakarta, kemarin.
Ia mengukapkan, mewujudkan kesejahteraan nasional harus beriringan dengan pembangunan ketahanan nasional. Dan itu melalui basis terkecil yakni, keluarga. Keluarga sangat rentan mendapatkan goncangan, terutama dalam hal ekonomi. Karenanya, untuk membangun keluarga, maka di dalamnya harus dibangun ketahanan ekonominya. Salah satu contoh rentannya keluarga karena ekonomi seperti di panti psikotik, Kediri, Jawa Timur. Penghuni panti itu sebanyak 135 orang, sekitar 75 persen merupakan korban dari masalah ekonomi. Mereka menderita depresi, sehingga mengalami gangguan psikotik, ungkapnya.
Problem yang harus ditangani dan disinergikan dengan TMMD, lanjut Khofifah, adalah penanganan masyarakat di daerah tertinggal, terisolasi, kawasan kumuh, dan daerah perbatasan. Program itu direalisasikan dengan meneken Memorandum of Understanding (MoU) atau kerja sama dengan 14 perguruan tinggi untuk pengembangan desa sejahtera mandiri. Pengembangan desa menyasar 5 ribu desa tertinggal dan 2 ribu desa mandiri, jelas Mensos.
Selain itu, Kemensos juga akan menyasar 50 juta anak dari 86 juta anak yang belum memiliki akte kelahiran. Menurut Khofifah, ketika tidak memiliki akte kelahiran, maka anak tidak dapat masuk sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Tidak hanya itu, anak-anak tersebut juga tidak memiliki kesempatan masuk menjadi anggota TNI, Polri, dan PNS. Ini harus diantisipasi sejak awal. Kalau usia anak-anak sekarang balita, maka pada 2025 mereka sudah berusia produktif. Dari angka itu yang harus disisir adalah mereka yang berada di desa, tandasnya.
Selain itu, kata Khofifah, melalui TMMD dapat menyisir desa sekaligus memberikan informasi tentang Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pada 2015, KIP terserap sebesar 6,5 juta, sedangkan pada 2016 tersedia 20,3 juta, dimana sekitar 3,6 juta disalurkaan melalui Kemensos. KIP menyasar anak-anak jalanan, drop out sekolah, dan anak terlantar. Dengan program ini, mereka bisa kembali sekolah, ucapnya.
Sementara itu, KIS untuk tahun ini sebanyak 88,2 juta, kemudian pada 2016 sebesar 92,4 juta. Untuk PKH, lanjut Khofifah, baru menyasar lima persen masyarakat golongan kurang mampu ke bawah. Untuk treatment pendampingan hingga November mencapai delapan persen menyasar masyarakat ekonomi terendah.
Untuk 2016 menyasar 11 persen masyarakat ekonomi terbawah. Tentunya ini diberikan kepada perempuan yang tengah hamil agar mereka dapat memeriksakan kandungan dua sampai tiga kali dan memperoleh asupan gizi yang baik, katanya. Terakhir, sesuai UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) terkait Anak Bermasalah Hukum (ABH), semestinya selama lima tahun seluruh provinsi di Indonesia memiliki satu panti ABH. Saat ini, baru ada empat panti dan rencananya akan dibangun lima panti. Salah satu fokus TMMD adalah pembangunan ABH di Lampung. Kita juga sinergikan program kelompok usaha bersama, keserasian sosial, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), penanganan korban narkoba di Jambi, pungkasnya.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono mengatakan, TMMD merupakan program rutin yang diselenggarakan TNI. Tujuannya untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan guna menyejahterakan masyarakat. Ini sesuai dengan tujuan memantapkan hubungan TNI dengan rakyat. Karena, jati diri TNI salah satunya berasal dari rakyat, tandasnya.
Jenderal TNI Mulyono menambahkan, untuk TMMD ke-95, sedikitnya 61 Satuan Sekelas Kompi (SSK) akan dilibatkan di 61 kabupaten/kota. Untuk jumlah personel sebesar 9.150 prajurit. Adapun sasaran TMMD adalah fisik berupa pembangunan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat dan nonfisik dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seluruh program Kemesos bisa disatukan dengan TMMD dengan menjadikan program operasional di wilayah-wilayah perbatasan dan disatukan dengan program karya bhakti dengan satuan-satuan komando kewilayahan, ujarnya, (Sumber: HU Indo Pos)
