Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo diwakili oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Didit Herdiawan, didampingi para Asisten Panglima TNI, melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dengan beberapa Instansi Kementerian, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin, 21 Maret 2016.
MoU dilakukan dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Ristek Dikti diwakili Sekjen Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ainun Nain, Menteri BUMN diwakili Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam sambutan tertulisnya mengatakan, MoU ini menjadi landasan bagi para pihak di dalam melaksanakan kegiatan kerja sama terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Alutsista dan non-Alutsista, dengan tujuan mensinergikan dan mengoptimalkan berbagai kegiatan kedua belah pihak. Tidak terbatas kepada perencanaan, pelaksanaan, pengujian namun juga evaluasi guna terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan alutsista dan non-alutsista.
Jangka waktu MoU berlaku 5 tahun, terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri MoU sebelum jangka waktu, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
Kerja sama ini merupakan upaya TNI dalam mendorong kemandirian produksi pertahanan nasional guna mengurangi ketergantungan dari luar negeri, sedangkan lingkup kerja samanya meliputi penelitian dan pengembangan alutsista dan non-alutsista, pemberdayaan sumber daya, peningkatan kualitas penelitian atau rekayasa dan penggunaan fasilitas Litbang, ucapnya.
MoU dengan Kemenpupera bertujuan sebagai wujud dukungan dalam pembangunan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI.
Adapun penandatanganan MoU dengan BNPB dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama di bidang penanggulangan bencana secara cepat, terencana, terorganisir dan terpadu. Secara substantif, MoU ini memberikan gambaran dalam tindakan/aksi penanggulangan bencana pada fase prabencana, fase saat tanggap darurat dan fase pascabencana.
Gatot mengapresiasi Menteri Ristekdikti, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta BNPT atas kepercayaan yang diberikan kepada TNI, untuk bersama-sama mensinergikan kegiatan para pihak dalam rangka mewujudkan Indonesia yang makmur, sejahtera dan berdaulat.
Kesemua yang akan kita lakukan merupakan keterpanggilan TNI secara moral dan fungsional, dalam rangka turut serta membantu meningkatkan dan mengatasi berbagai kendala dalam penyelenggaraan negara dalam konteks pertahanan, ujarnya.
Menurut Gatot, keberadaan TNI sebagai salah satu komponen bangsa, implementasi peran dan tugas TNI dalam mewujudkan Indonesia yang aman, sejahtera dan berdaulat dapat terlihat dari keikutsertaannya dalam mengisi pembangunan nasional dengan mengedepankan cara pandang bahwa apapun yang dilakukan TNI senantiasa dalam rangka pemberdayaan institusi fungsional dalam kapasitasnya TNI sebagai bagian dari sistem nasional.
Apapun yang dilakukan TNI senantiasa dilakukan bersama komponen bangsa lainnya dan TNI tidak berpretensi untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan bangsa yang terjadi, serta segenap peran dan tugas TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan atas kesepakatan bangsa dengan pengaturan secara konstitusional, ujarnya.
Dia berharap MoU ini memberi arti positif dalam meningkatkan hubungan kelembagaan guna kepentingan nasional. Dengan lahirnya Nota Kesepahaman ini, kita berharap akan semakin meningkatkan kualitas pengabdian kita semua, katanya.(Sumber: HU Suara Karya)
