JAKARTA, tniad.mil.id – Keluarga Besar Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) menggelar acara Komunikasi Sosial dengan segenap komponen bangsa, di Aula Gajah Mada Mapusterad, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (26/9/2018).
Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad) Mayjen TNI Hartomo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wadan Pusterad Brigjen TNI Joko Warsito mengatakan, sesuai amanat UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
“Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, TNI senantiasa melaksanakan komunikasi sosial dengan seluruh komponen bangsa agar terciptanya hubungan yang harmonis untuk memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat dalam rangka menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa guna menjaga keutuhan NKRI, peran komunikasi sosial dalam hubungan antara TNI AD dengan rakyat sudah berjalan dari semenjak berdirinya NKRI,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan, kegiatan komunikasi sosial seperti ini merupakan salah satu sarana yang efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memelihara dan mempererat hubungan serta meningkatkan kebersamaan antara TNI dengan segenap komponen bangsa. Hal ini selaras juga dengan penyampaian Kasad Jenderal TNI Mulyono setiap berkunjung ke daerah selalu menyampaikan untuk membangun komunikasi dan sinergitas kegiatan yang baik dengan berbagai elemen masyarakat untuk meminimalisir potensi konflik dalam kehidupan bermasyarakat.
“Diharapkan melalui komunikasi yang dialogis, saling memberikan masukan dan informasi, permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, sehingga diperoleh kesamaan pandangan dalam memahami setiap permasalahan, sekaligus mencari solusi terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang harus dijaga,”tegas Mayjen TNI Hartomo.
Tuntutan dan tantangan tugas ke depan menurut Danpusterad, tidaklah semakin ringan, dinamika perkembangan lingkungan strategis yang sedemikian cepat terkait dengan adanya isu-isu global, menghadirkan berbagai bentuk ancaman baik langsung maupun tidak langsung yang sulit untuk diprediksi.
“Dinamika perubahan menuntut TNI untuk mentransformasi diri menjadi suatu organisasi yang profesional dengan sumber daya manusia yang tidak diragukan lagi, juga dilakukan peningkatan kemampuan individu, sehingga mampu menghadapi berbagai ancaman nyata tersebut,”ucapnya.
“Seluruh komponen bangsa dituntut cerdas untuk menghadapi kondisi yang sulit diprediksi dan cepat berubah. Upaya adu domba dalam bentuk Sara, provokasi, narkoba, kriminal, bencana alam, penyalahgunaan media sosial, berita hoax dan serangan cyber dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern harus menjadi atensi kita semua,” tegas lulusan Akmil 1986 ini.
Mantan Gubernur Akmi ini kembali menegaskan, keanekaragaman adat istiadat, budaya maupun agama yang ada di Indonesia sering menimbulkan premordialisme yang cenderung melunturkan jiwa kebersamaan dan persatuan. “Disinilah perlunya diingatkan kembali pada jati diri bangsa, wawasan kebangsaan, bela negara serta anti radikalisme, sehingga terlahir kesadaran diri dalam diri kita sendiri akan pentingnya rasa cinta tanah air,”pungkasnya.
Hadir sebagai narasumber Prof. Bambang Shargy yang sehari-hari sebagai Ketua Program Study Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI dan aktif melakukan penelitian dibidang masalah pembangunan perbatasan dan kepemudaan. Selain itu juga ada Dra. Sri Yanuarti yang sehari-harinya sebagai Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI.
Diakhir pertemuan, diadakan sesi tanya jawab yang dipandu moderator DR. Risalwan Habdy Lubis, S. Sos antara lain menyampaikan saran pendapat dari Mayjen TNI Purn Prijanto bahwa perlu diadakannya meninjau ulang kembali tentang amandemen UUD 1945 untuk dikembalikan sebagaimana aslinya. Begitu juga Mayjen TNI Purn Wisnu Bawa Tenaya menyampaikan, untuk mengawali makna Panca Sila dari lingkup terkecil yaitu keluarga, RT, RW, Kecamatan sampai kepada pimpinan tertinggi.
Kegiatan ini dihadiri berbagai kalangan diantaranya Dirjen Politik & Pemerintahan Umum Kemendagri, PPAD, PEPABRI, MUI, NU, PP, Muhammadiyah, KNPI, FKPPI, PPM, Tokoh Agama, FBR, Tokoh Masyarakat Betawi, para Mahasiswa, Pelajar, dan Santri.