Berkeliarannya sejumlah kapal perang Malaysia di wilayah perairan Ambalat membuat Panglima TNI Jenderal Moeldoko berang. Malaysia disebut melanggar perjanjian.
Moeldoko bakal kembali mengingatkan Panglima Militer di Malaysia agar tidak lagi memasuki wilayah perairan Indonesia itu. Menurutnya, TNI sudah pernah melakukan kesepakatan dengan Panglima Militer Negeri Jiran itu agar tidak lagi memasuki wilayah perairan di Ambalat.
“Kita ada di sana. Kita saling menjaga saja. Lu menjaga, saya juga menjaga. Kita sudah sepakat,” ujar Moeldoko sebelum mengikuti rapat paripurna di Istana Kepresidenan, kemarin.
Kendati begitu, Moeldoko akan meminta klarifikasi dulu dari Malaysia. Jika masih ngeyel, baru Indonesia akan mengeluarkan sikap tegas. “Dunia diplomasi ada yang diawali dari soft dulu, kenapa lu mesti begitu, kan gitu,” imbuhnya.
Sebelumnya, klaim Malaysia terhadap wilayah perairan Ambalat membuat pemerintah berang. Sepanjang2015, dilaporkan sembilan kapal perang Malaysia yang masuk secara ilegal ke wilayah Ambalat, dan hingga kini masih menjadi persoalan bagi Indonesia dan Malaysia. Sebab, Malaysia mengklaim Ambalat bagian dari wilayah mereka.
Menanggapi itu, Moeldoko membentuk operasi gabungan Perisai Sakti 2015 untuk mengamankan perairan Ambalat. Operasi gabungan Perisai Sakti 2015 merupakan operasi yang dijalankan TNI AU dan TNI AL. Demi menjaga wilayah Ambalat, kedua angkatan saling bekerja sama mengamankan dari udara dan dari laut dengan alutsista masing-masing.
“Operasi gabungan Perisai Sakti merupakan operasi gabungan TNI AU dan TNI AL yang dilakukan selama 365 hari sepanjang tahun, dengan melibatkan matra laut dan udara agar lebih efektif,” ujar Komandan Lanud Tarakan, Letkol Tiopan Hutapea.
Untuk alutsista, TNI AU menyiapkan pesawat Boeing 737 Surveilance dan pesawat tempur Sukhoi 27/30, F16 Fighting Falcon, T501.Golden Eagle, T-314 EMB Super Tucano, C-212Casa, Heli. SA-330/Nas 332 serta beberapa unsur satuan radar dan ratusan pasukan khas (Paskhas) TNI AU.
Pemerintah sendiri akan melakukan hubungan diplomasi terhadap Pemerintah Malaysia terkait masuknya kapal perang Malaysia di perairan Am-balat, Nunukan, Kalimantan Timur. “Ya kita selesaikan secara bersahabat dulu,” kata Wapres JK, kemarin.
Tapi, tak menutup kemungkinan pemerintah akan melayangkan protes terhadap Malaysia jika diplomasi yang akan dilakukan menemukan jalan buntu. “Menyampaikan pertanyaan, kalau perlu protes. Seperti itu,” tutur JK.
JK mengaku, masuknya kapal Malaysia ke perbatasan Indonesia dan Malaysia sudah sering terjadi. Dari sejumlah kasus tersebut, Indonesia dan Malaysia telah menemukan kesepakatan terkait pelanggaran batas wilayah. “Hasilnya, ada perundingan perbatasan,” tutup JK.
Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, pemerintah terus memperkuat pertahanan di wilayahperbatasan agar tak ada lagi kapal perang asing yang masuk ke Indonesia.
Tedjo merinci, sudah beberapa kali armada perang Malaysia, baik laut maupun udara tanpa awak memasuki wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan yang diduga kuat secara sengaja, tanpa izin, selama 2015.
Dia menduga armada perang yajig masukke wilayah Indonesia merupakan tindakan provokatif. Pemerintah bakal membuat nota diplomatik berupa protes kepada Malaysia karena sering melanggar tapal batas dengan sering memasuki wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
“Kita akan membuat nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia soal pelanggaran wilayah perbatasan dengan memasuki wilayah Indonesia di Nunukan,” kata Tedjo. (Sumber: HU Rakyat Merdeka)
