Kesejahteraan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dari aspek penyediaan perumahan dan penghasilan menjadi skala prioritas tahun 2016. Selain itu, modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista akan disikapi serius, termasuk transfer teknologi dalam pengadaan alutsista TNI AD.
Tak ketinggalan konsep-konsep teritorial vang harus dirumuskan dalam rangka mendekatkan diri kepada masyarakat. Peranan TNI AD di kawasan perbatasan dan menanggulangi bencana alam serta masukan sejumlah kementeran terkait tugas TNI AD juga terus ditingkatkan.
Sejumlah prioritas tersebut di kemukakan Kepala Staf TNI AD Jenderal Mulyono dalam jumpa pers tentang Rapat Pimpinan TNI AD di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Senin tanggal 28 Desember 2015. Rapim yang berlangsung sampai Selasa, tanggal 29 Desember 2015 ini diikuti 147 unsur pimpinan TNI AD ditambah sejumlah peninjau. Rapim akan membahas evaluasi tahun anggaran 2016, mengulas temuan-temuan Irjen TNI AD dan kebijakan prioritas pada tahun mendatang.
Salah satu upaya membentuk profesionalitas prajurit adalah dipenuhinya kesejahteraan. Kalau bicara penghasilan, TNI AD hanya bisa berharap pada situasi ekonomi negara, kata Mulyono. Terkait perumahan dinas prajurit TNI AD, Mulyono menjanjikan akan menambahnya sedikit demi sedikit. Semua prajurit TNI AD sesungguhnya berhak mendapatkan fasilitas perumahan, tetapi tidak mungkin dipenuhi semuanya oleh pemerintah karena keterbatasan anggaran.
Asrama prajurit
Saat ini, kata Mulyono, TNI AD terus melakukan penertiban-penertiban rumah dinas di asrama militer yang selama ini sudah ditempati oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Mereka terpaksa diteribkan untuk menyediakan tempat bagi prajurit TNI AD aktif agar tidak lagi mengontrak sediri di luar asrama.
Ada kebijakan komando dari Panglima TNI. Untuk purnawirawan atau warakawuri masih diizinkan tinggal di rumah tersebut sampai meninggal dunia. Itu kebijakan pimpinan TNI yang dilanjutkan oleh TNI AD, kata Mulyono.
Secara terpisah, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Syaifullah Tamliha, mengatakan, DPR bersama pemerintah sudah berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit. DPR dan pemerintah juga menyepakati anggaran pembangunan asrama dan ramah susun untuk prajurit sebesar Rp 1.7 triliun tahun 2015 yang dititipkan di pos anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Namun, sampai saat ini pembangunan asrama dan rumah susun untuk prajurit belum terealisasi. Sampai terakhir masa sidang kemarin, uang Rp 1,7 triliun itu belum digunakan dan terancam hangus, ujar Tamliha. (Sumber: HU Kompas)
