TNI AD-Palembang. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melaksanakan agenda rutin berupa Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dan Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran (Rakorda-PA), di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (23/4/2018).
Dalam kegiatan ini, dari beberapa Satker/Lembaga/OPD yang menerima penghargaan karena memiliki penilaian baik dalam pengelolaan anggaran dari Kementerian Keuangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel.
Yang sangat membanggakan, Kodam II/Sriwijaya dinilai memiliki penilaian baik dan menerima penghargaan Pengelolaan Anggaran Terbaik-I Tingkat Sumsel dan Terbaik ke-III Tingkat Kementerian/Kemhan.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel, Sudarso mengatakan, agenda Rutin EPA ini, terlaksana sebagian dari pembinaan pelaksana anggaran pada Satker pengelola APBN di tingkat provinsi.
“Hasilnya, dari perhitungan sejak bulan Juli tahun lalu, ternyata Lembaga/Satker/OPD yang dari Kabupaten Kota menunjukkan hasil kinerja yang baik, dibandingkan OPD Provinsi Sumsel sendiri. Saya berharap untuk ke depan OPF Provinsi Sumsel bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan, EPA dilaksanakan setiap Triwulan sebagai sarana evaluasi pelaksanaan anggaran tahun yang lalu yang terangkum dalam nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), mengidentifikasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan anggaran, serta membahas langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran.
Selain itu juga, diadakan Rakorda-PA yang dilaksanakan secara semesteran dan diisi dengan sosialisasi aturan terbaru, langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran di tahun berjalan serta memberikan penghargaan kepada satker yang memiliki IKPA tertinggi dalam beberapa kategori.
“Dalam rapat ini, ada beberapa hal yang menjadi sorotan sepanjang kinerja tahun 2017, salah satunya, masih sering terjadinya revisi anggaran, Pagu yang disediakan bahkan minus dan tingkat kepatuhan pertanggungjawaban terhadap penyampaian penggunaan uang persediaan bulan,” jelas Sudarso.
Kemudian, aspek yang lain yang dinilai adalah kepatuhan terhadap regulasi, ada penyampaian pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan bulanan ke KPPN. Mayoritas ada pada urusan kontrak saat pendaftaran kontrak ke KPPN.
Jadi, untuk mengatasi hal tersebut, kata Sudarso, Kementerian Keuangan mewacanakan menerapkan suatu skema reward and punishment pada Satker/Lembaga/OPD dengan kinerja paling bawah.
“Misalnya, penyampaian LPJ KPPN penyampaian data kontrak, saat sudah kontrak paling lambat 5 hari kerja berikutnya sudah harus mendaftarkan, untuk itu kami beri reward bagi yang memiliki penilaian baik. Untuk punishment belum akan dilakukan karena masih akan di bahas oleh pusat,” tutupnya.
TNI AD-Palembang. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melaksanakan agenda rutin berupa Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dan Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran (Rakorda-PA), di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (23/4/2018).
Dalam kegiatan ini, dari beberapa Satker/Lembaga/OPD yang menerima penghargaan karena memiliki penilaian baik dalam pengelolaan anggaran dari Kementerian Keuangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel.
Yang sangat membanggakan, Kodam II/Sriwijaya dinilai memiliki penilaian baik dan menerima penghargaan Pengelolaan Anggaran Terbaik-I Tingkat Sumsel dan Terbaik ke-III Tingkat Kementerian/Kemhan.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel, Sudarso mengatakan, agenda Rutin EPA ini, terlaksana sebagian dari pembinaan pelaksana anggaran pada Satker pengelola APBN di tingkat provinsi.
“Hasilnya, dari perhitungan sejak bulan Juli tahun lalu, ternyata Lembaga/Satker/OPD yang dari Kabupaten Kota menunjukkan hasil kinerja yang baik, dibandingkan OPD Provinsi Sumsel sendiri. Saya berharap untuk ke depan OPF Provinsi Sumsel bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan, EPA dilaksanakan setiap Triwulan sebagai sarana evaluasi pelaksanaan anggaran tahun yang lalu yang terangkum dalam nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), mengidentifikasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan anggaran, serta membahas langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran.
Selain itu juga, diadakan Rakorda-PA yang dilaksanakan secara semesteran dan diisi dengan sosialisasi aturan terbaru, langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran di tahun berjalan serta memberikan penghargaan kepada satker yang memiliki IKPA tertinggi dalam beberapa kategori.
“Dalam rapat ini, ada beberapa hal yang menjadi sorotan sepanjang kinerja tahun 2017, salah satunya, masih sering terjadinya revisi anggaran, Pagu yang disediakan bahkan minus dan tingkat kepatuhan pertanggungjawaban terhadap penyampaian penggunaan uang persediaan bulan,” jelas Sudarso.
Kemudian, aspek yang lain yang dinilai adalah kepatuhan terhadap regulasi, ada penyampaian pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan bulanan ke KPPN. Mayoritas ada pada urusan kontrak saat pendaftaran kontrak ke KPPN.
Jadi, untuk mengatasi hal tersebut, kata Sudarso, Kementerian Keuangan mewacanakan menerapkan suatu skema reward and punishment pada Satker/Lembaga/OPD dengan kinerja paling bawah.
“Misalnya, penyampaian LPJ KPPN penyampaian data kontrak, saat sudah kontrak paling lambat 5 hari kerja berikutnya sudah harus mendaftarkan, untuk itu kami beri reward bagi yang memiliki penilaian baik. Untuk punishment belum akan dilakukan karena masih akan di bahas oleh pusat,” tutupnya.
