Kerja keras penyuluh pertanian yang mampu menjaga kedaulatan pangan harus mendapat penghargaan setimpal, salah satunya pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai mekanisme yang berlaku.
Demikian dikatakan Menteri Pertanian (Mentan) RI Ir. Andi Amran Sulaiman, MP., dihadapan 1.300 peserta Musyawarah Nasional III tahun 2017 Forum Komunikasi THL-(Tenaga Harian Lepas) TBPP (Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) se-Indonesia di Balai Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (25/01/2017).
Mentan RI berjanji akan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang telah bekerja keras. “Bukti kerja keras penyuluh adalah meningkatkan produksi padi nasional dari 75 juta ton menjadi 79 juta ton pada 2016. Keberhasilan lainnya yakni Indonesia mampu mengekspor bawang dan menurunkan impor jagung hingga 66 persen,” katanya.
Lebih lanjut Mentan mengatakan, selama 10 tahun terakhir tidak pernah ada pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari penyuluh pertanian. Saat ini sudah ada 7.600 orang yang mengikuti tes dari sekitar 19 ribu penyuluh. “Jujur, saya sudah menghadap Bapak Presiden berkali-kali saat rapat koordinasi dan membahas PPL (sekarang disebut THL-TBPP). Aku lebih cinta PPL daripada jabatanku,” ujarnya.
Untuk menambah pengalaman, Mentan RI juga akan memberikan bonus kepada 10 orang THL – TBPP terbaik untuk berguru ke negara Filipina. “Tolong yang terbaik 2017 ini kirim 10 orang ke Filipina dan jangan ada KKN, dan ingat bukan yang sudah PNS,” ungkapnya.
Munas III Forum Komunikasi THL – TBPP tahun 2017 yang diikuti dari berbagai provinsi di Indonesia ini mengambil tema “Meningkatkan Peran Strategis THL – TBPP Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berkelanjutan”.
Mentan Andi Amran Sulaiman juga menjelaskan, keberhasilan dalam meningkatkan produksi pertanian di Indonesia tidak lepas dari keterlibatan Babinsa yang telah melaksanakan pendampingan dan penyuluhan pertanian, memperlancar dan mengawasi penyaluran pupuk dan benih kepada para petani desa binaan masing-masing di setiap Kabupaten.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat Rapim TNI 2017 beberapa waktu lalu mengatakan, swasembada pangan harus segera diciptakan demi memperkuat ketahanan nasional, dimana Indonesia sebagai negara agraris seharusnya dapat menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. “Bangsa Indonesia diuntungkan sebagai negara agraris yang berada di garis ekuator, karena memiliki potensi melimpah dan didukung dengan kondisi geografis baik di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan lainnya,” ujar Panglima TNI.
Panglima TNI juga menyampaikan, TNI akan membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan. “Pembentukan SP3T akan membantu petani dari tahap awal hingga akhir produksi dan jajaran TNI akan membantu petani mulai dari pembibitan, panen, hingga penggilingan,” kata Panglima TNI. (Puspen TNI)
