Presiden Joko Widodo meminta menteri dan pemda berkoordinasi menangani mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Sejumlah daerah, saat ini menempatkan mereka di penampungan sementara untuk dibina lalu dipulangkan ke daerah asal.
Proses penanganan masih berjalan, biar menterinya yang koordinasi dengan masing-masing pemda, kata Presiden, seperti dikutip oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016.
Presiden menambahkan, penanganan lanjutan eks Gafatar harus memperhatikan beragam faktor, terutama keselamatan mereka. Ia juga menyatakan, rencana mentransmigrasikan eks Gafatar ke Kalimantan belum menjadi keputusan final.
Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyatakan telah mendelegasikan tugas ke beberapa menteri. Mensos Khofifah Indar Parawansa dan Menkes Nila F Moeloek diminta bertanggungjawab dalam pemenuhan logistik, kesehatan, serta pembinaan sosial.
Selain itu, Luhut berkoordinasi dengan Mendagri Tjahjo Kumolo agar memerintahkan pejabat pemda mengendalikan suasana di wilayah masing-masing serta menjamin keselamatan para mantan anggota Gafatar.
Polisi juga ia minta menyelesaikan penyelidikan atas ormas ini. Biarkan polisi menyelesaikan tugasnya. Kita juga harus fokus dalam pemulihan warga, Kita bina dan beri mereka pendalaman agama, kata Luhut menegaskan.
Sementara itu, jumlah pengungsi mantan anggota Gafatar yang ditampung di Bekangdam XII Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, terus berkurang. Dari semula mencapai sekitar 5.000 orang, kemarin tinggal sekitar 807 orang.
Kapendam XII/Tanjungpura Kolonel Infanteri Muchlis mengatakan, sisa pengungsi direncanakan akan dipulangkan antara Jumat dan Sabtu mendatang. Mereka akan dipulangkan menggunakan jalur laut. Saat ini kapal masih dalam perjalanan, ujarnya.
Seperti diketahui, Bekangdam XII/Tanjungpura menjadi pusat pengungsian mantan Gafatar di Kalimantan Barat (Kalbar). Namun, pengungsi juga ada yang ditempatkan di KI-B Yonif 643 dengan jumlah yang lebih sedikit.
Wakil Gubernur DKI Djarot Saefulloh mengaku siap menerima kedatangan sekitar 700 eks Gafatar di Jakarta. Meski demikian, ia mengaku belum berkoordinasi dengan berbagai lembaga, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Polri, serta Kodam Jaya.
Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta akan membantu menyediakan kebutuhan logistik untuk para mantan anggota Gafatar. Bahkan, ia berharap segera ada dapur umum di tempat penampungan. Dinas Kesehatan juga mesti segera turun tangan, katanya.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) Hasban Ritonga mengatakan, ada 301 warga Sumut yang terdata pernah menjadi anggota Gafatar, dan mereka akan dipulangkan. Namun, ada kemungkinan jumlahnya bertambah.
Hasban mengatakan, Kota Medan menjadi kota dengan eks anggota Gafatar terbanyak, yakni berjumlah 135 orang, disusul Kota Binjai sebanyak 36 orang. Mereka masih berada di Mempawah, Kalimantan Barat, menunggu pemulangan.
Nantinya, mereka ditempatkan di penampungan sementara di kesatuan TNI di sejumlah kabupaten/kota di Sumut. Pemilihan lokasi tersebut, kata Hasban, dengan mempertimbangkan fasilitas di sana. Tempat tidur sudah ada. Baru nanti kita kirim petugas pendamping, katanya.
Mantan anggota Gafatar yang akan dipulangkan ke daerah asal di Banyumas, Jawa Tengah, berjumlah 16 orang. Dari jumlah tersebut, 11 orang dipulangkan melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, sedangkah sisanya melalui Jakarta.
Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakes-bangpol) Kabupaten Banyumas Setya Rahendra, ada dua tim yang disiapkan untuk menjemput mereka. Satu ke Asrama Haji Donohudan, Boyolali, sedangkan tim lainnya ke Jakarta.
Untuk penanganan eks anggota Gafatar asal Purbalingga, pemkab setempat menetapkan gedung Balai Benih Ikan di Kecamatan Kutasari sebagai tempat penampungan. Seluruhnya, ada enam kamar dan dua ruang pertemuan, kata Pejabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo.(Sumber: HU Republika)
