Menurut rencana, pada tanggal 8 Februari 2017 mendatang, Chief of Army Australia akan ke Indonesia untuk menyampaikan permohonan maaf dan memberikan hasil investigasi terkait adanya pelecehan terhadap ideologi Pancasila.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dan Wakasau Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja, saat menjawab pertanyaan awak media usai mengikuti rapat dengar pendapat di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (25/01/2017).
Panglima TNI mengatakan, belum mengetahui apa hasil investigasi tersebut, namun langkah-langkah apa yang akan dilakukan, itu menjadi kebijakan lebih lanjut. “Chief of Army Australia akan ke Indonesia untuk menemui saya dan Kasad serta akan menyampaikan dan menyerahkan hasil investigasi tersebut,” ucapnya.
Panglima TNI mengatakan, Komisi I DPR RI mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara kerjasama militer antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Australian Defence Force (ADF). “Kerja sama ini untuk sementara dihentikan, terkait adanya pelecehan terhadap ideologi Pancasila dengan lima silanya yang tidak benar pada kurikulum pendidikan militer ADF,”ungkapnya.
Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan, penghentian sementara kerja sama tersebut berawal dari laporan instruktur Bahasa Indonesia yaitu, Lettu Inf Irawan Maulana Ibrahim dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang saat itu ditugaskan mengajar militer Australia di pangkalan militer di Perth Australia. “Maulana menemukan materi pelajaran yang melecehkan Pancasila dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kurikulum yang diterapkan dan perilaku militer Australia menunjukkan sikap yang mendiskreditkan ideologi Pancasila menjadi Pancagila,” katanya.
Terkait tentang pembelian Helikopter Agusta Westland (AW) 101, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, dari hasil rapat terbatas dengan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo beberapa waktu lalu pembeliannya ditunda terlebih dahulu, karena TNI sedang dalam proses investigasi.
“Investigasi masih terus berlangsung, jika terbukti terdapat kesalahan dalam pembelian helikopter tersebut, maka bisa saja dibatalkan. Dalam perdagangan internasional, apabila melanggar Undang-Undang, itu bisa saja dibatalkan pembeliannya, walaupun sudah membayar uang muka,” jelas Panglima TNI.
Sementara itu terkait rencana pengadaan Alutsista baru, Panglima TNI mengungkapkan, saat ini TNI masih merancang perencanaan pengadaan, baik di TNI AD, TNI AL dan TNI AU kemudian akan dilaporkan kepada Presiden RI Ir. H. Joko Widodo. “Bulan Februari nanti, rencananya saya akan memaparkan pengadaan Alutsista baru, kita tunggu saja karena saya belum menyampaikan kepada publik apa yang akan kita beli,” tuturnya.
