Oleh: Brigjen TNI M Sabrar Fadhilah
DI tilik dari perkembangan sejarahnya, Bina Territorial (Binter) merupakan proses institusionalisasi dari strategi militer yang menempatkan perang gerilya sebagai strategi utamanya. Proses institusionalisasi strategi perang gerilya yang sebenarnya bersifat tentatif ini, bergeser menjadi bagian permanen dari strategi pertahanan nasional sejak pengadopsian doktrin Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Pengadopsian doktrin ini menempatkan Binter sebagai strategi pertahanan matra darat yang dikembangkan untuk mengantisipasi permasalahan teritorial yang terdiri dari perpaduan dinamika unsur geografi, demografi, dan kondisi sosial.
Usaha antisipasi tersebut dilakukan dengan mengembangkan konsep Binter yang diarahkan untuk memperoleh suatu kekuatan kewilayahan, di mana geografi sebagai ruang juang, demografi sebagai alat juang, dan kondisi sosial sebagai kondisi juang yang tangguh bagi penyelenggaraan pertahanan negara. Bila disedehanakan, Binter dapat diartikan sebagai pembinaan terhadap segenap sumber daya nasional, yang berada dalam batas wilayah geografis tertentu untuk mendukung kepentingan nasional, termasuk di dalamnya kepentingan pertahanan.
Meski demikian, pada hakekatnya pemberdayaan wilayah pertahanan itu bukan nama lain atau nomenclature dart Binter. Pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya adalah salah satu tugas yang diamanatkan undang-undang kepada TNI, dan tugas itu dijalankan oleh TNI Angkatan Darat bersama-sama komponen bangsa lainnya dengan metode Binter dalam bentuk kegiatan. Tugas yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat itu bersifat membantu pemerintah, sebagaimana fungsi Binter yang tertuang dalam Doktrin TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi.
Teritorial Awareness
Terminologi Binter sementara ini belum ditemukan di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Sebab, Binter merupakan salah satu akronim istilah teknis dalam ilmu kemiliteran TNI AD. Di kalangan prajurit bawahan menyederhanakan istilah Binter dengan kata Ngeter, Adu Bako (Prajurit Siliwangi), bahkan Petinggi TNI AD pernah ada yang menyatakan bahwa Binter adalah Baik-Baik dengan Rakyat, atau saat ini dengan munculnya motto Bersama Rakyat TNI Kuat, Bersama TNI Rakyat Sejahtera, kesemuanya itu merupakan bagian dari pengejawantahan hakekat Binter.
Namun, dalam konteks operasional, Binter sudah melekat dalam kultur dan tugas sehari-hari prajurit TNI AD, dimana dan kapanpun. Contoh untuk Satuan TNI AD yang saat ini sedang bertugas operasi pengamanan di perbatasan, kekuatan pasukan yang berada di pos perbatasan tersebut relatif kecil, karena hanya disiapkan untuk tugas monitoring. Agar tugasnya menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah dapat dilaksanakan dengan baik, para prajurit tersebut berupaya untuk membangun teritorial awareness, atau membangun kepekaan teritorial dan keamanan di kalangan masyarakat di sekitar pos dengan kegiatan Binter. Demikian juga dalam melaksanakan tugas di luar negeri sebagai pasukan penjaga perdamaian (Peace Keeping Operation) di bawah bendera PBB.
Secara eksplisit, sudah jelas dalam UU RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI telah mengatur tugas-tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSR) TNI, termasuk di dalamnya adalah tugas membantu pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, dimana Kowil menyelenggarakan Binter sebagai salah satu aplikasi tugas membantu Pemda tersebut, masih sering menghadapi kendala, berupa : 1) belum sepenuhnya UU tentang TNI dipahami oleh masyarakat ataupun pejabat Pemda, 2) belum adanya juklak atau PP sebagai penjabaran UU tentang TNI. Kedua kendala tersebutlah yang kemudian menjadikan peran dan fungsi Binter untuk mewujudkan Sishanta belum dapat tercapai secara optimal.
Menyadari bahwa Binter adalah tugas terkandung dari TNI AD, dimana Binter dalam penggunaan pada OMSP mempunyai 2 (dua) sasaran yaitu: 1) Terhadap Pemerintah, terciptanya dukungan dari pemerintah terhadap TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya, serta 2) Terhadap Masyarakat, meningkatnya dukungan masyarakat terhadap TNI sehingga terwujudnya kemanunggalan TNI – Rakyat dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI AD. Dari kedua sasaran tersebut terlihat jelas peran dan fungsi Binter. Agar peran dan fungsi Binter ini benar-benar dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan langkah-langkah yang nyata agar Binter dan permasalahannya dapat lebih dipahami secara baik dan benar oleh masyarakat dan Pemda.
Terhadap permasalahan belum sepenuhnya UU tentang TNI dipahami oleh masyarakat ataupun pejabat Pemda, langkah yang bisa diambil adalah Satuan Kowil mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan satuannya yang meliputi pembinaan personel, materil, pangkalan, piranti lunak dan latihan yang ditujukan terutama untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi dan peran pembinaan teritorial dalam mewujudkan sistem pertahanan semesta. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Sebab, hal tersebut selaras dengan pola pembinaan Binter TNI AD, yaitu kegiatan yang disiapkan serta ditata secara sistimatis dan terpadu melalui pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar yang dititik-beratkan pada pembinaan struktur, personel, materiil dan peranti lunak.
Terhadap permasalahan belum adanya Juklak atau PP sebagai penjabaran UU tentang TNI, langkah yang bisa ditempuh adalah Satuan Kowil dapat bertindak proaktif untuk melaksanakan koordinasi dan mengajukan draft, konsep ataupun Protap yang isinya mengatur secara jelas tentang tugas dan tanggung jawab serta peran Kowil dan Pemda dalam pelaksanaan program Binter yang ditujukan terhadap perwujudan Sishanta di daerah. Draf, konsep ataupun Protap ini diupayakan sifatnya aplikatif, mudah dimengerti dan dapat mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, baik Kowil maupun Pemda bersama-sama segenap warga masyarakat dalam satu kemanunggalan yang kokoh dapat secara maksimal mewujudkan pertahanan negara yang tangguh.
Manunggal Mengawal Negeri
Satuan Kowil dalam penyelenggaraan Binter, selain untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat dengan terlibat langsung dalam pembangunan sarana fisik (jalan, sarana ibadah, fasilatas umum dan lain-lain), juga melalui kegiatan non fisik dalam rangka membangun ketahanan masyarakat. Ini bertujuan agar masyarakat memiliki jiwa yang tangguh dan ulet dalam menghadapi setiap kondisi maupun pengaruh negatif yang berkembang di wilayah, lalu tidak mudah terprovokasi oleh keadaan lingkungannya. Pertimbangan mendasarnya adalah bahwa pengaruh globalisasi, serta lingkungan strategis yang begitu dinamis berdampak pada segala lini kehidupan, Dunia seolah hanya berada dalam genggaman tangan. Berita dan informasi dapat diterima kapan saja dan dimana saja, bahkan hampir tiada delay yang berarti.
Dalam kaitannya dengan premis di atas, langkah-langkah implementatif melalui Binter yang dapat dilakukan, pertama, soal Sumber Daya Manusia. Dalam konteks ini perlu mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta wawasan nasional kepada masyarakat, melalui pendataan potensi sumber daya manusia, Sosialisasi tentang pembinaan wilayah; serta Penataran dan pelatihan belanegara.
Kedua, soal Sumber Daya Alam, yang merupakan komponen pendukung dalam Sishanta, Peranan Kowil adalah mendorong Pemda untuk menerbitkan regulasi yang jelas tentang penggunaan, pengelolaan dan pelestarian Sumber Daya Alam yang ada di daerah untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat dan disiapkan untuk mendukung program ketahanan wilayah. Kowil didorong untuk bisa memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam program-program pelestarian. Peran kepeloporan juga dibutuhkan untuk membangun keteladanan bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Media massa tentunya menjadi instrument penting lainnya dalam memperkuat peran-peran pembumian perah Kowil dalam Sishanta dimaksud. Ketiga, dalam hal Sumber Daya Buatan (SDB). Langkah-langkahnya adalah pendataan SDB yang sudah ada agar dapat diinventarisasi dan dikelompokkan kegunaannya dihadapkan pada kepentingan pertahanan. Pengamanan SDB yang bersifat strategis bekerja sama dengan instansi terkait, agar SDB tersebut dapat berjalan dengan baik dan optimal yang pada akhirnya akan mendukung kepentingan nasional maupun TNI dalam hal ini kepentingan pertahanan.
Koordinasi dan saran masukan kepada Pemda tentang RUTR/RUTW agar program-program selanjutnya benar-benar dapat disinergiskan dengan kepentingan pertahanan. Tingkat penguasaan komunikasi sosial yang baik dari aparat Kowil dalam memberikan masukan serta program yang ditawarkan adalah kuncinya. Persoalan klasik yang sering muncul pada soal SDB, khususnya program pembangunan adalah Pemda cenderung menggenjot laju pertumbuhan pembangunan daerah semata-mata untuk keuntungan profit semata tanpa mempertimbangkan kepentingan pertahanan. Pemda memang punya otorisasi dan visi tersendiri sesuai dengan target pembangunan daerah. Namun, di sinilah dibutuhkan sinergisitas antara peran Kowil dengan program Binternya dan Pemda dengan program otoda dalam bingkai kepentingan nasional.
Bahwa kepentingan nasional dilakukan dengan mengedepankan pendekatan keamanan (dalam arti luas) dan kesejahteraan. Sementara itu, dari kaca pandang pertahanan negara, Binter dapat dilihat sebagai tipe ideal. Sebab, secara simultan juga memadukan dua pendekatan (keamanan dan kesejahteraan) sekaligus dengan prinsip imparsialitas dan proporsionalitas. Dengan demikian antara krida TNI di satu sisi dan krida masyarakat/pemerintah pada sisi yang lain, benar-benar terakomodasikan dalam sebuah mekanisme yang biasa disebut dengan istilah KISS atau Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi.
Dan, sudah saatnya segenap elemen masyarakat dalam wadah kebersamaan dan kemanunggalan yang kokoh mendukung suksesnya setiap kegiatan dan program Binter, demi tetap tegak-kokohnya NKRI tercinta. Dengan Binter, TNI – Rakyat Bersatu Mengawal Kedaulatan Negeri! (Penulis adalah Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat) (Sumber: HU Pelita)
