PEKANBARU (10/9/2015) – Danrem 031/Wirabima bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan Kapolda Riau Bambang Dolli Hermawan, temui ratusan massa tergabung dalam Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap, di depan kantor gubernur Riau, Pekanbaru.
Dalam tuntutannya, massa meminta agar persoalan asap yang terus berulang hampir setiap tahunnya agar segera dituntaskan. Selain itu massa juga meminta stop monopoli penguasan hutan dan lahan gambut di Riau, menindak tegas dan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang membakar hutan, membasahi lahan-lahan gambut, memberikan kompensasi kesehatan akibat asap bagi rakyat riau gratis tanpa syarat. Dan terakhir menuntut pencabutan izin perusahaan HTI dan perkebunan kelapa sawit pembakar hutan dan lahan di Riau.
Menindaklanjuti tuntutan tersebut, Danrem 031/Wirabima selaku Dansatgas penanggulangan asap memberikan penjelasan kepada pendemo tentang permasalahan asap yang terjadi diwilayah riau mulai dari kondisi lahan yang terbakar,keterbatasan alat serta kondisi satgas darat yang berjibaku memadamkannya. Danrem mengajak pengunjuk rasa untuk ikut bersama-sama memadamkan api, karena api bukan masalah pemerintah namun masalah kita semua seluruh masyarakat. Proses hukum tetap berjalan bagi person dan kooperate yang terbukti sbg pembakar lahan. Posko terbuka bagi siapa saja yang turut memberikan sumbangsihnya dalam hal karlahut. Agar masyarakat tahu bagaimana situasi dan kondisi di lapangan untuk memadamkan api. Mari kita keroyok bersama apinya ujar Danrem.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Gubri saat menanggapi pendemo juga nyatakan keseriusannya termasuk pihak terkait dalam penanggulangan asap di Riau. Disebutkan, persoalan asap yang masih berkabut di Riau saat ini bukanlah sepenuhnya dari Riau, melainkan karena kiriman dari provinsi tetangga seperti Jambi dan Sumatera Selatan.
Hal itu menurut Plt Gubri bisa dilihat dari hotspot yang dipublikasikan Badan Metrologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Tidak hanya itu, titik api di Riau juga jauh lebih sedikit dibanding dua Provinsi Jambi dan Sumsel yang juga terjadi Karlahut.
Sementara itu untuk penanganan hukum oleh pihak kepolisian dalam hal ini Kapolda Riau mengakui sudah menindak lanjuti proses hukum bagi pembakar dan perusahaan yang membakar Lahan. “Proses hukum tidak berhenti sampai di sini, proses hukum terus saja akan berjalan,”kata Kapolda.
