Tidak mungkin menghentikan operasi pesawat Hercules meskipun dengan alasan pesawat sudah uzur.
Calon Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, berkomitmen mendatangkan pesawat udara baru, bukan hibah atau bekas, ketika pengadaan yang akan datang. Saya sudah berkomunikasi dengan Komisi I DPR, pengadaan pesawat yang akan datang harus baru, kecuali yang sudah terlanjur (proses pengadaannya), ujar Gatot di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 malam, usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang dilaksanakan Komisi I DPR.
la menjelaskan, pesawat udara berbeda dengan alutsista di darat, yang bisa diperbaiki di tempat bila ditemukan kerusakan. Kalau pesawat mogok atau rusak ketika terbang, akan hancur seperti beberapa kejadian kecelakaan pesawat milik TNI. Bila petawat mogok, hancur sehingga komitmen saya dan Komisi I DPR untuk pesawat udara harus yang baru, katanya. Gatot menjelaskan, Indonesia bukan negara kaya. Namun, semua alutsista yang sudah usang harus ditinggalkan dan diganti baru. Ini agar operasional TNI bisa berjalan. Pembelian alutsista dari luar negeri harus memiliki transfer teknologi, sehingga lambat laun Indonesia bisa memproduksi mandiri dan tidak tergantung negara lain. Alutsista yang dimiliki Indonesia ada yang lama dan baru, yang lama masih kami gunakan namun, tapi harus dipelihara, pesannya.
Kategori pesawat ada dua, yaitu layak terbang atau tidak layak. Gatot mencontohkan pesawat Hercules produksi 1964 masih digunakan Singapura dan Bangladesh. Namun, mereka melakukan sistem pemeliharaan secara berkesinambungan.
Sistem pemeliharaannya setiap 50 jam terbang ada opname dan pengecekan lalu per tiga tahun dan per enam tahun dicek. Saat ini, menurutnya ada 12 pesawat Hercules tahun 1964 dan 12 dari produksi 1975 ke atas. Tidak mungkin menghentikan operasi pesawat Hercules tersebut meskipun dengan alasan pesawat sudah uzur.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, alutsista militer harus segera diperbarui secara bertahap. Terkail armada Hercules yang mengalami kecelakaan di Medan, wapres mengatakan pesawat tersebut sudah tua dan Indonesia memiliki pesawat sejenis Hercules sebanyak 20 unit. Memang Ini pesawat tua, sudah 50 tahun, tapi ini mau diretroit Memang kita ininya 20 Hercules. Tentara itu baru beli pesawat pada 1950-1960, zamannya Bung Karno dan zaman Jenderal Yusuf. Tahun 1960 awal-awal (beli) Hercules, ujar wapres.
Asuransi
Seluruh korban dalam kecelakaan pesawat Hercules C-130 yang jatuh di Medan akan mendapatkan asuransi hingga Rp 500 juta serta santunan kematian personel, santunan perawatan jenazah, santunan risiko kematian prajurit, serta uang duka. Bantuan itu nantinya tidak hanya diberikan bagi prajurit, tetapi juga anggota sipil yang ikut menjadi korban dalam kecelakaan pesawat tersebut.
Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Mersekal Pertama (Marsma) Dwi Badarmanto, di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015, hal itu berdasarkan ketentuan dalam Surat Kerja Sama antara TNI AU dengan pihak Asuransi Jiwa Bumi Putera. Sudah diatur mengenai pemberian asuransi kematian bagi awak pesawat TNI AU, personel TNI AU, serta siswa pendidikan pertama TNI AU yang gugur dalam tugas.
Dwi menambahkan, TNI Angkatan Udara memperkirakan terjadi sesuatu pada pesawat Hercules bernomor registrasi A-1310 itu, sehingga pilot meminta kembali. Pihak TNI AU menyebutkan saat ini tim investigasi kecelakaan, yang merenggut 122 penumpang dan tujuh korban di darat itu, tengah bekerja. TNI AU menyebut akan menginvestigasi sendiri kecelakaan tersebut.
Pesan Presiden
Hingga kini, TNI AU belum bisa memastikan penyebab jatuhnya pesawat Hercules di Sumatera Utara tersebut. Namun dari Identifikasi sementara, kemungkinan pesawat mengalami kecelakaan akibat kerusakan mesin sesaat setelah lepas landas.
Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukham), Tedjo Edy Purdjiatno dan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, segera melakukan perombakan mendasar tentang manajemen alutsista TNI. Menurut Jokowi, saat ini adalah momentum yang baik untuk melakukan modernisasi peralatan TNI. (Sumber: HU Sinar Harapan)
