Skip to main content
Kodam V/Brawijaya

Kunjungan Kerja Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim ke Wilayah Madura

Dibaca: 74 Oleh 30 Sep 2015Tidak ada komentar
#TNIAD #TNIADMengabdiDanMembangunBersamaRakyat

Madura – Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi  bersama  Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Anton Setiadji, melakukan kunjungan kerja selama dua hari ke Madura.  Dalam kunjungan kerja tersebut, dimulai dari Kodim 0828/Sampang, lalu ke Mapolres Pamekasan dan terakhir di wilayah Sumenep. Selasa (30/9/2015).

Kunjungan Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim pertama di Kodim 0828/Sampang. Kunjungan kerja Pangdam dan Kapolda disambut oleh pejabat Forpimda setempat.  Selanjutnya menggelar pertemuan terbatas dengan jajaran Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS kedua institusi di ruang pertemuan Makodim 0828/Pamekasan

Dalam sambutannya Pangdam, menekankan “Jaga sinergitas kedua instansi,  jangan ada gesekan TNI dengan Polri, jangan ada anggota yang terlibat narkoba karena tetap akan diproses secara hukum. Tak hanya itu yang perlu diingat, yaitu anggota TNI dan Porli dilarang keras memiliki istri simpanan. Jika kepergok punya istri simpanan, sanksinya adalah pecat.  “Karena tiga hal ini yang akan menghancurkan kita semua,” tegas Pangdam.

Di samping itu Mayjen TNI Sumardi dalam agenda kunjunganya ke Kabupaten Sampang ini menyatakan kesiapannya untuk membantu Polri dalam mengamankan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan dilaksanakan 28 Oktober mendatang. “Intinya TNI siap membantu Polri mengamankan situasi di Sampang,” imbuh Pangdam.

Baca juga:  Kasdam VI/Mlw Pimpin Upacara Pelepasan Satgas Pamtas Yonif100/Raider

Setelah itu Rombongan Pangdam dan Kapolda melanjutkan kunjungan kerja ke Pamekasan.  Sekitar pukul 13.30 WIB ini tiba di Pamekasan dan selanjutnya menggelar pertemuan terbatas dengan jajaran Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS kedua institusi di ruang pertemuan Polres Pamekasan.

Pukul 14.52 WIB Pangdam dan Kapolda keluar ruangan dan langsung menuju Sumenep.              Selama di Pamekasan, Pangdam dan Kapolda didampingi beberapa pejabat terkait Forpimda Pamekasan diantaranya Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi dan Kapolres Pamekasan AKBP Sugeng Muntaha, Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Ketua DPRD Halili.

Sebelum menuju Sumenep, kegiatan dilanjutkan berfoto bersama Pangdam dan Kapolda dengan jajaran Forpimda Pamekasan di depan kantor Mapolres Pamekasan berikut para istri TNI dan Polri yang menyambut kedatangan kedua pimpinan institusi.

Pada saat kunjungan kerja ke Sumenep,  dalam sambutannya Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Sumardi mengatakan bahwa perang terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI).   “PKI tidak boleh hidup lagi di Indonesia, selaku TNI, kita sudah berjanji setia kepada Bangsa Indonesia. Makanya PKI tidak boleh bangkit lagi,” ungkapnya Pangdam di Sumenep.

Baca juga:  Funbike HUT TNI Ke-70 Banjir Hadiah

Selanjutnya Pangdam menyatakan, tentang isu presiden RI, Joko Widodo akan meminta maaf kepada keluarga PKI itu hanya sebatas isu, karena PKI memang merupakan musuh bersama yang harus ditumpas. “PKI musuh kita bersama, tidak akan ada ampun bagi PKI,” ucapnya.

Selain menyatakan perang terhadap PKI, Pangdam juga menyatakan perang terhadap narkoba, karena peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat parah. “TNI harus ikut andil dalam menyempitkan jalur peredaran narkoba. Lawan narkoba, kasihan anak-anak kita nanti,” terang Pangdam.

Sedangkan terkait dengan kesiapan pengamanan Pilkada serentak, Pangdam mengatakan bahwa “Tugas TNI hanya membantu Polri dalam keamanan dan Pilkada Sumenep harus aman. Untuk itu, prajurit TNI dalam tugas harus berkoordinasi yang baik dengan Polri, silahkan tanya ke Polri semua pengamanan tahapan Pilkada,” Kata Pangdam.

Selama ini TNI tidak pernah melakukan pelanggaran disetiap pelaksanaan Pemilu termasuk Pilkada, sehingga untuk pelaksanaan pilkada di Sumenep ini juga harus netral, papar Pangdam.

Pangdam menekankan bahwa semua anggota prajurit TNI  dilarang untuk ikut kampanye atau dukung mendukung dalam Pilkada serentak Desember 2015, yang akan datang.  “TNI harus netral dalam Pilkada, tidak boleh ikut kampanye, jangan menggunakan fasilitas TNI untuk kepentingan kampanye,” terang Pangdam.

Baca juga:  Kodim Ngawi Prakarsai Penguatan Talud Desa Kalang

Pangdam juga melarang, disemua rumah anggota TNI tidak boleh ada gambar partai atau calon termasuk mobil pribadi harus bersih dari atribut Parpol dan calon.  “Kalau ibu-ibu TNI boleh memilih, tapi tidak boleh mengarahkan kesalah satu calon dan tidak boleh membawa atribut calon kerumahnya,” tegas Pangdam.

Kirim Tanggapan

made with passion and dedication by Vicky Ezra Imanuel