Presiden Joko Widodo memilih Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Mengabaikan desakan partai pendukung agar memakai sistember giliran.
Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko menahan bicara kalau menyinggung soal penggantinya. Walau Presiden Joko Widodo sudah menunjuk Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal penerusnya, dia tetap memilih bungkam. “Jangan, nanti ada polemik,” kata Moeldoko pada Rabu pekan lalu.
Polemik tentang siapa panglima baru sebenarnya sudah muncul awal bulan ini menyusul masa pensiun Moeldoko yang akan jatuh pada 1 Agustus nanti. Penunjukan Gatot, kini Kepala Staf TNI Angkatan Darat, yang diumumkan pada Selasa sore pekan lalu tak serta-merta membuat perdebatan di publik bakal menguap.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak sepenuhnya rela menerima keputusan ini. Ganjalan masih tersisa karena partai pemenang Pemilihan Umum 2014 dan pengusung Jokowi itu menjagokan calon pemenang di atas kertas, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna.
Tubagus Hasanuddin, politikus PDIP di Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, mengungkapkan bahwa penentuan panglima harus berdasarkan Undang-Undang TNI. Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu menyebutkan jabatan panglima dapat diisi secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari rena sebelumnya Moeldoko dari Angkatan Darat menggantikan Laksamana Agus Suhartono dari Angkatan Laut.
Sistem bergiliran ini diyakini memunculkan kadilan berbeda dengan era Orde Baru, yang panglimanya selalu dijabat perwira Angkatan Darat. “Arahan Ibu Ketua Umum, keputusan bergiliran seperti yang diterapkan oleh Gus Dur, beliau, lalu Pak Yudhoyono sudah benar,” ujar Hasanuddin.
Itu sebabnya partainya akan mengkritik pelaksanaan aturan dalam pembahasan persetujuan calon Panglima TNI di DPR, tapi tak akan mempersoalkan pribadi Gakowi. Wakil Ketua Komisi Pertahanan dari partai runner-up Pemilu 2014 itu, Tantowi Yahya, meminta Jokowi menjelaskan kepada publik soal alasan tak menggunakan sistem rotasi.
Sinyal kuat bahwa Agus Supriatna bakal terpelanting dalam persaingan memperebutkan tongkat komando TNI sebenarnya sudah’muncul langsung dari Presiden Jokowi pada Senin pekan lalu. “Pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif saya,” katanya ketika ditanya apakah Agus yang bakal dipilih.
Namun sejatinya “sosialisasi” sudah dimunculkan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto pada pekan sebelumnya. Dia mengatakan Agus belum tentu menjadi Panglima TNI. Giliran tiap angkatan untuk menjadi panglima, seperti yang sudah diterapkan sejak masa Presiden Abdurrahman Wahid, tak wajib dilakukan Presiden. Andi mengacu pada kata “dapat” dalam aturan tadi. “Tidak ada keharusan,” ujar putra sulung mantan Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal Purnawirawan Theo Syafei ini. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacunarian. “Itu semua tergantung Presiden, katanya.
Pro-kontra muncul sejak itu. Dua hari kemudian, Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy ikut meramaikan dengan mengatakan panglima baru harus bisa mendukung program kemaritiman yang dicanangkan Presiden Jokowi. Pendapat Tedjo mudah diartikan berpihak ke Angkatan Laut KSAD dan KSAU punya visi dan misi kePejabat tadi mengatakan Gatot dipilih karena sama-sama lulusan Akabri angkatan 1982 dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti. “Supaya tak ada ganjalan psikologis dalam menjalankan tugas.” Sedangkan KSAU Agus dan KSAL Laksamana Ade Supandi angkatan 1983, seangkatan dengan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Pertimbangan lain, Angkatan Darat memiliki personel terbanyak dan punya struktur teritorial sampai tingkat desa. “Organisasi semacam itu tak dimiliki Angkatan taut dan Angkatan Udara.
Andi mengakui tim Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet memberikan masukan kepada Presiden mengenai mekanisme pemilihan sesuai dengan Undang-Undang TNI. “Bahwa pencalonan panglima, termasuk penggunaan ketentuan rotasi antar-angkatan, merupakan hak prerogatif presiden,” katanya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno lalu menyiapkan tiga alternatif surat pencalonan, masing-masing atas nama Agus, Gatot, dan Ade Supandi, untuk dipilih Presiden.
Teten tak menjawab ketika ditanya apakah Agus gagal menjadi panglima karena pertimbangan politik, seperti kedekatannya dengan PDIP dan Budi Gunawan. “Saya enggak pernah dengar ada pertimbangan politis.”
Yang pasti, menurut Teten, Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI memilih panglima yang dinilai mampu mengayomi semua angkatan atau matra demi pengembangan organisasi TNI serta pelaksanaan Nawacita. Keinginan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia juga membutuhkan kerja sama dan sinergi semua angkatan. “Presiden melihat Pak Gatot mampu mengayomi semua angkatan di TNI.” (Sumber: Majalah Tempo)
