JAKARTA, tniad.mil.id – Menjelang Pemilu 2019, Pangdam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi, memberikan pengarahan kepada Dansat/Kabalak, para prajurit dan ASN jajaran Kodam XII/Tpr untuk memegang teguh Netralitas TNI, di Aula Makodam XII/Tpr, Jalan Arteri Alianyang, Kubu Raya, Kalbar.
Hal tersebut disampaikan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XII/Tpr, Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, dalam rilis tertulisnya. Rabu (13/3/2019).
Diungkapkan Kapendam bahwa pada kegiatan tersebut Pangdam XII/Tpr menekankan kepada prajurit agar menjunjung tinggi netralitas, pada Pemilu 2019. Sanksi tegaspun akan diberikan, jika ada prajurit Kodam XII/Tpr yang ketahuan tidak netral.
Pangdam juga meminta agar prajurit jangan sampai terpengaruh terhadap pemberitaan-pemberitaan di media sosial yang dapat menggiring ke arah ketidaknetralan TNI, cukup dibaca saja tidak perlu dikomentari ataupun didiskusikan.
“Perihal yang sudah menjadi viral yaitu tentang tempat ibadah yang membolehkan untuk kegiatan politik, untuk itu prajurit TNI tidak boleh terpengaruh apalagi ikut memback up kegiatan tersebut. Dan apabila menemukan kejadian seperti itu laporkan kepada pimpinan,” tegasnya
Adapun Pemilu tahun 2019 ini, kata Kapendam, menjadi Pemilu yang pertama kali terjadi di dunia dimana secara serentak dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif meliputi DPR RI, DPRD Tk.Provinsi dan DPRD Tk. Kabupaten/Kota serta DPD, dengan demikian pemilih harus mencoblos lima surat suara sekaligus.
Selanjutnya, Pangdam juga memerintahkan kepada para Dansat agar mensosialisasikan Netralitas TNI kepada seluruh prajurit di satuan masing-masing. Pada prinsipnya Netralitas TNI harga mati, sehingga setiap prajurit harus menjunjung tinggi sikap netralitas TNI, lakukan pendekatan kepada masyarakat agar memahami arti pentingnya pemilu.
Selain itu disampaikan oleh Pangdam, sambung Kapendam, para Dansat bukan hanya fokus pada pengawasan obyek vital namun juga harus mewaspadai adanya pengerahan massa, oleh karena itu harus memetakan daerah yang dianggap rawan demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guna terwujudnya Pemilu yang damai.
Untuk itu, Pangdam menegaskan kepada pasukan TNI satu minggu sebelum pemilu dan satu minggu setelah pemilu harus Standby on call di titik pengamanan, khususnya yang sudah di BP kan kepada Polri, agar dipertimbangkan efektivitas dihadapkan dengan jarak dan waktu tempuh dari satuan ke tempat yang dituju.
“Saya ingatkan kembali, TNI akan mengawal sukses dan amannya Pemuli 2019 ini, dimulai pentahapan sampai pengiriman logistik ke TPS-TPS, saya akan kerahkan seluruh prajurit sebanyak tujuh Batalyon yang ada di Kodam XII/Tpr untuk mensukseskan Pemilu 2019,” pungkas Pangdam XII mengakhiri. (Dispenad)
