Peranan pajak menjadi sangat penting dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasdam VI/Mlw Brigjen TNI Subiyanto saat membacakan sambutan tertulis Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Johny L. Tobing pada acara Dialog Kebangsaan dan Perpajakan yang diselenggarakan oleh Kanwil Dirjen Pajak Kaltim Kaltara di Aula Makodam VI/Mlw Balikpapan, Selasa (28/2).
Selanjutnya disampaikan Kasdam bahwa kegiatan ini digelar dalam rangka mewujudkan kepedulian sebagai anak bangsa dan warga negara kepada NKRI agar tetap tegak, kokoh berdiri dalam pondasi kuat dari IPOLEKSUSBUDHANKAM yang stabil serta kondusif ditegah kondisi negara yang sedang menghadapi berbagai masalah maupun persoalan.
Pada pertemuan acara dialog kebangsaan dan perpajakan dibahas masalah tentang bagaimana meningkatkan kepekaan seorang warga Negara (masyarakat maupun perusahaan) dalam berpartisipasi membangun negara melalui kesadaran untuk membayar serta mengelola pajak yang benar dan sesuai Undang-Undang.
“Kesadaran membayar dan mengelola pajak dengan benar merupakan salah satu bentuk nyata kecintaan kita kepada tanah air, bangsa maupun Negara karena kita sudah melakukan satu hal yang menjadi idaman bangsa Indonesia saat ini adalah jujur,” tegasnya.
Kasdam menuturkan bahwa hari Senin tanggal 16 Januari 2017 lalu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati telah menanda-tangani Nota Kesepahaman di hadapan peserta Rapim TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta. Adapun Nota Kesepahaman tersebut berisikan tentang klausul TNI untuk membantu mendorong penerimaan pajak pusat, khususnya di bidang pengamanan penerimaan pajak. Pertemuan saat ini merupakan bagian tindak lanjut dari Nota Kesepahaman diatas untuk disosialisasikan di seluruh Kotama-Kotama bekerjasama dengan Kanwil Dirjen Pajak di daerah bersama masyarakat wajib pajak serta komponen lainnya.
Secara umum, pajak berfungsi untuk menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan pemerintahan dan membangun bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pajak yang terkumpul digunakan sebagai sumber investasi dan sumber dana untuk pembangunan serta mewujudkan keamanan negara oleh pemerintah. Dengan demikian bahwa peranan pajak menjadi sangat penting dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.
“Pangdam mengajak kepada kita semuanya sebagai anak bangsa dan sebagai warga Negara yang mencintai NKRI untuk membayar pajak dengan kesadaran dan mengelola dengan benar, karena kita bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan NKRI,” ungkapnya.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kaltim Kaltara Samon Jaya menjelaskan bahwa pertemuan pada acara Dialog Kebangsaan dan Perpajakan dinilai sangat penting karena dialog tersebut merupakan rangkaian dari pertemuan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pertengahan Januari 2017 yang lalu. Dalam pertemuan tersebut ada dua poin penting yang dibahas, yaitu tentang pengamanan penerimaan negara. “Jumlahnya Rp 1307 triliyun. Angka ini cukup besar, kami bersama pihak TNI sepakat untuk mengamankannya,” ujar Samon Jaya.
Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Danrem 091/Asn Brigjen TNI Makmur Umar, SAP., Irdam VI/Mlw, para Asisten Kasdam VI/Mlw, Kakudam VI/Mlw, Kakanwil Dirjen Pajak Kaltim Kaltara, para Kepala kantor Pratama dan Madya Kanwil Dirjen Pajak Kaltim dan Kaltara, para pengusaha se-wilayah Kaltim dan Kaltara. (Pendam VI/Mlw)
