Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) akan membeli beras secara langsung dari petani lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Perum Bulog akan menyerap beras dari petani lokal di seluruh Indonesia sebanyak 1.436.915 ton hingga September 2015.
Jumlah itu diperoleh setelah Kementerian Pertanian (Kementan) meminta komitmen dari para pengusaha dan petani lokal supaya menjual berasnya ke Bulog.
Saat ini, kami menyiapkan dua opsi terkait harga beli. Harga dengan standar PSO (Public Service Obligation) dan komersial, ucap Amran seusai rapat khusus peningkatan industri beras di Jakarta, Rabu lalu.
Rapat khusus sore ini juga dihadiri sekitar 1.000 petani dan pengusaha beras, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso, dan Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti.
Para pengusaha dan petani beras diminta berkomitmen untuk menjual beras ke Bulog. Harga yang ditawarkan Bulog Rp 7.300 per kilogram (kg) untuk harga PSO dan Rp 8.000 per kg untuk harga komersial.
Hingga Agustus 2015, Bulog memiliki stok beras sebanyak 1,6 juta ton. Untuk tahun ini, pemerintah berharap dapat menyerap beras 1 juta ton beras untuk tahun 2015 dan 1 juta ton tambahan untuk 2016.
Petani asal Sulawesi Barat, Afran menyebutkan, petani siap menjual beras ke Bulog asalkan dibeli sesuai harga pasar. Menurutnya, petani enggan menjual berasnya jika dibeli dibawah harga yang ditawarkan pengusaha atau tengkulak.
Kalau Bulog ingin membeli beras Rp 7.300 per kg, tengkulak akan menawarkan lebih tinggi yaitu Rp 8.000 per kg. Kalau Bulog menawarkan Rp 8.000 per kg, tengkulak menawarkan harga Rp 8.500 per kg, ucap Afran.
Sementara itu, Gatot meminta petani untuk menjual berasnya ke Bulog. Ia menegaskan, TNI akan mendukung langkah pemerintah mewujudkan swasembada pangan, termasuk membeli beras dari petani.
Saya sudah perintahkan (prajurit dan perwira TNI) kalau ada yang berusaha mengganggu petani, langsung sikat. Kalau ada yang berusaha campur-campur pupuk, langsung ‘ambil’ (tangkap-red), seru Gatot.
Hal senada disampaikan Budi Waseso. Ia menegaskan, Polri juga akan mengambil tindakan hukum jika ada pihak-pihak yang berupaya menghambat rencana pemerintah mewujudkan swasembada pangan, salah satunya beras. (Sumber: HU Sinar Harapan)
